Kerangka Ekonomi Biru RI Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Pesisir

JAKARTA - Indonesia memperkuat pertumbuhan ekonomi biru dengan dengan menekankan perlindungan ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai aktor utama.
Konsolidasi lintas sektor pun menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. 

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung menegaskan, visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Konservasi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. 

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi” ungkapnya, Kamis (26/2/2026). 

KKP pun melakukan kolaborasi dengan Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas. Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, mencontohkan, praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia. 

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.