Selain ASN, Pemerintah Minta Swasta Terapkan WFH untuk Hemat BBM

JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah potensi pasokan minyak mentah yang terganggu akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kebijakan ini ditargetkan untuk sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujar Airlangga, Minggu (22/3/2026).

Meskipun rencana ini telah muncul ke publik, Airlangga menegaskan bahwa implementasi teknisnya masih memerlukan koordinasi mendalam dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan intensif dijadwalkan segera dilakukan setelah masa libur Lebaran usai.

“WFH akan didetailkan, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan setelah Lebaran,” tegasnya.

Rencana ini sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana pada Kamis (19/3/2026).

Dalam konsepnya, WFH akan diterapkan satu hari dalam lima hari kerja per minggu. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas pekerja secara signifikan sehingga beban subsidi energi dapat ditekan.

“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga untuk pekerja swasta dan pemerintah daerah,” jelas Airlangga.

Presiden Prabowo menilai efisiensi dari kebijakan ini cukup signifikan, yakni mampu menurunkan penggunaan energi operasional harian hingga 20 persen atau satu per lima dari total pengeluaran biasanya.

“Ini akan menghemat mobilitas dan konsumsi bensin, penghematannya cukup signifikan, sekitar 1/5 dari pengeluaran biasa,” ungkap Airlangga.

(Feby Novalius)