Perusahaan Tambang Disorot Soal Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan pentingnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan bagi seluruh perusahaan, termasuk di sektor pertambangan, seiring pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Penilaian PROPER mencakup perusahaan yang berhasil menerapkan praktik pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem di sekitar wilayah operasionalnya.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan dalam periode ini adalah PT Timah (Persero) Tbk. Sorotan ini ini menunjukkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan lingkungan dan penerapan praktik berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan, penilaian bukan sekadar ajang penilaian, melainkan instrumen pengawasan yang mendorong ketahanan lingkungan nasional. Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan lingkungan hidup.

“Ini harus menjadi representasi komitmen nyata perusahaan dalam menjaga kedaulatan lingkungan, bukan sekadar simbol. Kami berharap perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan,” ujar Hanif, Rabu (8/4/2026). 

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024. Kebijakan ini memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Timah Harry Budi Sidharta, menekankan bahwa perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam operasionalnya, dengan memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

“Perusahaan perlu menyeimbangkan kegiatan usaha dengan kelestarian lingkungan. Kepatuhan terhadap aspek lingkungan bukan hanya kewajiban, tapi bagian dari upaya bersama mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat,” kata Harry.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha diharapkan menerapkan praktik tata kelola bisnis yang berkelanjutan, meminimalkan dampak lingkungan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan ekosistem.

(Feby Novalius)