Alasan Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF di Rapat Paripurna DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, besok.
Diketahui, KEM-PPKF selama ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Dasco mengatakan, menteri pada dasarnya memang mewakili Presiden. Karena itu, ia menilai sah-sah saja Prabowo menyampaikan sendiri KEM-PPKF tersebut.

"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa menyampaikan langsung," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

"Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," ujarnya melanjutkan.

Dia mengakui bahwa ini merupakan momen pertama Presiden menyampaikan sendiri arah ekonomi di hadapan DPR. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya," tuturnya.

DPR RI bersama pemerintah akan segera membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. Pembahasan akan dilakukan dalam masa persidangan V tahun 2025-2026 ini.

"Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa sidang di rapat paripurna ke-18 DPR.

Puan menyampaikan bahwa DPR RI memahami penyusunan Kerangka Kebijakan Fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko. Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.

DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional.

"Sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia," ujarnya.

Puan juga mengakui bahwa dampak perekonomian global telah memberikan tekanan terhadap APBN. Di satu sisi, pemerintah harus menjalankan pembangunan nasional di segala bidang, di sisi lain ruang fiskal yang sudah terbatas menjadi semakin sempit.

"Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya yang semakin memudahkan kehidupan rakyat," pungkasnya.

(Feby Novalius)