Alasan Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF di Rapat Paripurna DPR

Puan menyampaikan bahwa DPR RI memahami penyusunan Kerangka Kebijakan Fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko. Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.

DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional.

"Sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia," ujarnya.

Puan juga mengakui bahwa dampak perekonomian global telah memberikan tekanan terhadap APBN. Di satu sisi, pemerintah harus menjalankan pembangunan nasional di segala bidang, di sisi lain ruang fiskal yang sudah terbatas menjadi semakin sempit.

"Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya yang semakin memudahkan kehidupan rakyat," pungkasnya.

(Feby Novalius)