Badai PHK Massal, Buruh Ingin Temui Dasco

JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terjadi di berbagai sektor industri manufaktur di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh kini fokus mengupayakan agar para pekerja yang kehilangan mata pencaharian dapat segera kembali masuk ke pasar kerja.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menekankan bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalisasi peran Satgas Mitigasi PHK yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) agar bekerja lebih konkret di lapangan.

Salah satu kasus terbaru penutupan total PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang menyebabkan 350 pekerja terkena PHK. Sementara, di Karawang, tercatat total 1.323 orang buruh juga terkena PHK dengan berbagai latar belakang, mulai dari penutupan perusahaan (295 orang), langkah efisiensi (294 orang), hingga alasan disharmoni manajemen.

Kelesuan ekonomi ini juga menjalar ke wilayah Banten, khususnya di Serang dan Tangerang. Sektor sepatu dan tekstil menjadi yang paling terdampak. Perusahaan-perusahaan seperti PT Sinhwa Bis, PT Lung Cheong, dan PT PWI tercatat telah merumahkan ratusan karyawannya. 

Bahkan, raksasa produsen sepatu PT Nikomas Gemilang mulai melakukan efisiensi dengan mem-PHK 279 orang karyawannya pada bulan Mei ini.

"Kami tentu akan menemui pimpinan DPR RI, seperti Pak Sufmi Dasco, untuk berdiskusi agar kerja pemerintah dan parlemen bisa bersinergi dalam menghadapi tantangan ancaman PHK ini," ujar Said Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Senin (25/5/2026).

KSPI bersama Partai Buruh akan menginformasikan sekaligus meminta pemerintah mengambil langkah nyata, termasuk memantau apakah hak-hak buruh seperti di PT Xacti Indonesia sudah dibayarkan sesuai kesepakatan.

Selain memastikan hak pesangon terpenuhi, Iqbal mendorong skema penyaluran kembali tenaga kerja. Menurutnya, konsep yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto adalah menghubungkan pekerja yang terkena efisiensi di satu wilayah dengan peluang kerja di daerah lain yang tengah berkembang, seperti di sektor hilirisasi atau industri perikanan di luar Pulau Jawa.

Salah satu contoh konkret yang diusulkan adalah memfasilitasi perpindahan buruh dari kawasan industri Tangerang Raya menuju Brebes, Jawa Tengah, yang kini sedang tumbuh pesat. Di Brebes, terdapat perusahaan besar seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu dan dinilai mampu menyerap tenaga kerja terampil dari wilayah lain.

Langkah advokasi ini tidak hanya menyasar jalur eksekutif, tetapi juga merambah ke ranah legislatif guna memperkuat pengawasan. Pihak buruh menilai perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan parlemen untuk memetakan persoalan serius yang melanda industri sektor formal saat ini.

Secara internal, KSPI dan Partai Buruh juga telah memperkuat infrastruktur pendampingan bagi para anggotanya. Langkah ini diambil agar setiap kasus PHK di daerah terpantau secara real-time dan langsung mendapatkan penanganan hukum maupun akses informasi lowongan kerja baru.

Sarana ini berfungsi sebagai jembatan informasi antara pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan peluang kerja yang tersedia melalui skema pemerintah.
Keberadaan posko ini menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nasib ribuan buruh yang terdampak lesunya pasar global.

"Kami sudah membuka Posko Orange untuk mengadvokasi buruh yang ter-PHK agar nanti bisa kita hubungkan ke Satgas Mitigasi PHK guna mengambil tindakan penyelamatan atau penyaluran bagi mereka yang ingin bekerja kembali," jelasnya.

Melalui upaya ini, KSPI dan Partai Buruh menitiberatkan badai PHK tidak berujung pada kemiskinan permanen. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap buruh yang kehilangan pekerjaan hari ini memiliki harapan untuk kembali produktif di sektor-sektor industri baru yang sedang dikembangkan pemerintah.

(Dani Jumadil Akhir)