Purbaya Buka Kembali Gerai Tiffany & Co Setelah Bayar Denda Rp97,49 Miliar

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka gerai barang mewah Tiffany & Co di Mal Plaza Indonesia, Jakarta. Operasional ritel tersebut dipastikan kembali berjalan normal setelah sempat tersandung pelanggaran hukum di sektor kepabeanan.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Purbaya, Senin (8/6/2026).

Gerai perhiasan global tersebut diketahui sempat tersangkut kasus kepabeanan karena melakukan aktivitas impor barang yang belum dideklarasikan secara resmi serta belum merampungkan seluruh dokumen kewajiban kepabeanan yang dipersyaratkan oleh regulasi domestik.

Menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bergerak cepat melakukan audit kepabeanan secara menyeluruh.

Hasil audit tersebut berujung pada penerbitan Surat Penetapan Pabean dengan total tagihan mencapai Rp97,49 miliar. Nilai tersebut sudah mencakup akumulasi sanksi administratif berupa denda tunai sebesar Rp78,50 miliar.

Pihak manajemen Tiffany & Co telah bersikap kooperatif dan melunasi seluruh kewajiban finansial tersebut.

Di sela-sela agenda peninjauan tersebut, Purbaya menggarisbawahi bahwa tindakan tegas yang diambil jajaran Bea Cukai bukan untuk menjatuhkan pelaku usaha, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum demi menjaga keadilan berusaha.

Pemerintah menempatkan asas kepatuhan, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab hukum sebagai pilar utama dalam pengawasan arus barang yang masuk ke Indonesia.

Penetapan sanksi tersebut dilakukan untuk menumbuhkan ekosistem usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum yang setara, sekaligus menjamin keberlanjutan kegiatan bisnis bagi investor yang taat aturan guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Purbaya mengimbau seluruh korporasi dan pelaku usaha, baik domestik maupun multinasional, yang beroperasi di Indonesia agar selalu disiplin dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka.

Purbaya mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan merupakan modal fundamental untuk menciptakan iklim ekonomi yang transparan, sehat, serta memiliki daya saing tinggi di kancah global.

Kementerian Keuangan memastikan akan terus melakukan pengawasan kepabeanan secara konsisten dan berlapis di lapangan, sembari mengedukasi serta membangun kesadaran kolektif para pelaku industri agar senantiasa tertib hukum.

(Feby Novalius)