JAKARTA - Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) akhir-akhir ini memicu perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan pemadaman yang dipicu oleh menipisnya stok batu bara serta hambatan teknis pada sejumlah pembangkit listrik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat dan sektor usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan langkah koordinasi telah dilakukan demi mengatasi persoalan mendesak ini.
Langkah cepat segera diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak pemadaman yang mulai mengganggu aktivitas industri dan rumah tangga. Masalah ini pun langsung dibahas dalam pertemuan lintas kementerian guna merumuskan solusi taktis bersama pihak terkait.
"Ya, tentu sangat berpengaruh. Tapi kami sudah minta kemarin PLN, kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM. Harapannya di Juni ini bisa diselesaikan," kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).
Pemerintah menyadari bahwa kestabilan pasokan listrik merupakan faktor penting bagi perputaran roda ekonomi. Krisis bahan baku energi seperti batu bara dan gangguan operasional pada pembangkit listrik milik PLN memang memerlukan penanganan yang komprehensif agar tidak berlarut-larut.
Oleh karena itu, kementerian terkait terus memantau komitmen PLN dalam mengamankan rantai pasok energi primer serta mempercepat perbaikan teknis pada infrastruktur yang terganggu.