Menko Airlangga Buka Suara soal Pemadaman Listrik Bergilir

JAKARTA - Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) akhir-akhir ini memicu perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan pemadaman yang dipicu oleh menipisnya stok batu bara serta hambatan teknis pada sejumlah pembangkit listrik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat dan sektor usaha. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan langkah koordinasi telah dilakukan demi mengatasi persoalan mendesak ini.

Langkah cepat segera diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak pemadaman yang mulai mengganggu aktivitas industri dan rumah tangga. Masalah ini pun langsung dibahas dalam pertemuan lintas kementerian guna merumuskan solusi taktis bersama pihak terkait.

"Ya, tentu sangat berpengaruh. Tapi kami sudah minta kemarin PLN, kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM. Harapannya di Juni ini bisa diselesaikan," kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Pemerintah menyadari bahwa kestabilan pasokan listrik merupakan faktor penting bagi perputaran roda ekonomi. Krisis bahan baku energi seperti batu bara dan gangguan operasional pada pembangkit listrik milik PLN memang memerlukan penanganan yang komprehensif agar tidak berlarut-larut.

Oleh karena itu, kementerian terkait terus memantau komitmen PLN dalam mengamankan rantai pasok energi primer serta mempercepat perbaikan teknis pada infrastruktur yang terganggu.

Di tengah upaya pemulihan pasokan ini, muncul pula diskusi publik mengenai aspek tarif dan skema bantuan listrik bagi pelanggan terdampak. Menanggapi hal tersebut, Airlangga memberikan penjelasan mengenai batasan skema tarif listrik yang saat ini sudah berjalan bagi masyarakat.

"Udah diskon, udah barang subsidi, nggak diskon lagi," singkatnya.

Adapun Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sejak Minggu, 21 Juni 2026, sistem kelistrikan Jawa mulai kembali membaik sehingga pemadaman bergilir dapat ditekan secara signifikan. 

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

“Kami melakukan upaya all out 24 jam, 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata Darmawan di istana negara, Jakarta

(Taufik Fajar)