LKPP 2025 Kembali Raih Opini WTP, Purbaya: Defisit APBN Tetap di Bawah 3%

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut, menurutnya, mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Purbaya mengatakan defisit fiskal tetap terjaga. Defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK," tegas Purbaya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (14/7/2026).

Pemerintah juga menegaskan strategi pengelolaan utang tetap dilakukan secara prudent dan terkendali. Purbaya menyebut rasio utang pemerintah pada 2025 berada di level 40,54 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai undang-undang. Ke depan, strategi pengelolaan utang akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni konsolidasi fiskal secara bertahap, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja (spending better), serta pengelolaan portofolio utang secara aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman.

Dalam rapat paripurna tersebut, Purbaya menyampaikan Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025.