JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu penurunan peringkat (downgrade) kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings merupakan rumor yang tidak bertanggung jawab.
Informasi yang sempat beredar masif di media sosial tersebut menjadi pemicu merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada awal Juli 2026.
"Tadinya kan di awal bulan kalau nggak salah ada isu di capital market, di media sosial, yang bilang bocoran S&P keluar, Indonesia akan di-downgrade peringkatnya, bahkan bukan outlook-nya, peringkatnya. Itu yang menarik pasar saham turun secara tajam di awal Juli tahun ini," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).
Kepastian tersebut dikonfirmasi setelah S&P secara resmi merilis laporan berkala pada 13 Juli 2026 yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
Purbaya mengungkapkan bahwa spekulasi yang berkembang di pasar modal saat itu sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak tertentu dengan informasi yang tidak valid.
Purbaya menambahkan bahwa keputusan S&P untuk mempertahankan peringkat kredit menjadi bukti bahwa lembaga internasional tetap menaruh kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi dan tata kelola di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Memang banyak permainan rumor yang tidak jelas, yang ditiupkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ternyata yang S&P keluarkan tetap BBB dan outlook-nya stabil. Artinya, memang mereka melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu semuanya bergerak ke arah yang benar," jelasnya.
Purbaya juga meluruskan bahwa narasi pemangkasan peringkat yang dikaitkan dengan defisit APBN bersumber dari kekeliruan metode perhitungan oleh oknum penyebar isu.
Penjumlahan secara linear dengan mengalikan angka defisit kuartalan dinilai tidak mencerminkan kalkulasi fiskal yang sebenarnya.
"Waktu angka triwulan I keluar 0,9 persen, mereka kali empat jadi defisitnya 3,6 persen. Jadi, tidak berkesinambungan, cara hitungan itu salah, cuma ya sudah. Itu yang dibeli oleh pasar pada waktu itu," ungkap Purbaya.
Purbaya menjelaskan bahwa tingginya penyerapan anggaran pada kuartal I 2026 merupakan strategi percepatan belanja (front-loading) agar dampak stimulus ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Adapun Purbaya berharap kepastian laporan resmi S&P tersebut dapat memulihkan kembali kepercayaan para pelaku pasar.
"Walaupun kita sebutkan kenapa itu tinggi waktu itu, karena kita tarik ke depan belanja pemerintah supaya merata sepanjang tahun supaya dampak ke ekonomi lebih bagus, tetap saja orang tidak percaya. Dengan ini mudah-mudahan mereka makin percaya," pungkasnya.
(Feby Novalius)