Purbaya dan Mendagri Bahas Anggaran Rp706,3 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Purbaya menegaskan bahwa penguatan sinergi lintas kementerian ini krusial agar alokasi belanja daerah mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Menkeu Purbaya menerima kunjungan Mendagri Tito Karnavian di kantor @kemenkeuri untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD)," tulis Purbaya dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Purbaya menambahkan, koordinasi yang makin solid antara Kemenkeu dan Kemendagri diharapkan dapat memastikan penggunaan dana TKD benar-benar tepat sasaran.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terakselerasi secara optimal untuk mendorong sektor-sektor prioritas.

"Langkah ini diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif. Melalui sinergi yang semakin erat, alokasi TKD diharapkan akan semakin tepat sasaran, dengan harapan setiap daerah memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan. Dengan begitu, manfaat APBD dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di masing-masing daerah," jelas Purbaya.

Berdasarkan data APBN, realisasi TKD di sepanjang semester I-2026 sebesar Rp357,4 triliun. Angka tersebut sudah mencapai 51,6 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan oleh APBN yakni sebesar Rp693 triliun.

Realisasi TKD pada semester I-2026 ini dipengaruhi oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan presentase yang lebih tinggi meski lebih rendah secara nominal, Realisasi Dana Alokasi Umum yang lebih tinggi, realisasi Dana Alokasi Khusus yang tinggi, realisasi dana desa dan realisasi transfer lainnya.

Kemenkeu mencatat terdapat penyesuaian pagu TKD pada APBN 2026 sebesar Rp13,3 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp693 triliun sehingga menjadi Rp706,3 triliun, termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatera dan tambahan dana otonomi khusus Papua.

(Dani Jumadil Akhir)