MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Sebanyak 2.587 koperasi sektor perkebunan siap mendukung hilirisasi kelapa sawit. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk memperkuat posisi tawar petani sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat diakselerasi dengan dukungan berbagai pihak, khususnya PT Agrinas Palma Nusantara yang mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil sitaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola, tentu Presiden (Prabowo Subianto) ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit," kata Menkop, Selasa (11/8/2026).
Oleh karena itu, dirinya mendorong koperasi-koperasi yang masih aktif dan berada di area perkebunan sawit untuk mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok industri sawit.
“Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ucapnya.
Menkop mengatakan diperlukan strategi dan instrumen baru yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, salah satunya dengan mengonsolidasikan para petani sawit dalam wadah badan usaha koperasi.
Menkop Ferry menjelaskan terdapat dua model bisnis hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi yang dapat ditempuh, yakni memperkuat koperasi eksisting serta mengonsolidasikan koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar.
Menkop optimistis program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat berjalan sesuai harapan apabila seluruh pemangku kepentingan turut mengambil bagian, terutama dalam hal dukungan pembiayaan.
“Koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebagai solusi untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan. Salah satunya seperti Koperasi Mandiri Makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45%,” ucap Menkop.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan bahwa Agrinas Palma mendapat penugasan khusus melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal. Tercatat lahan seluas 4,1 juta hektare hasil sitaan Satgas perlu diarahkan pengelolaannya agar manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat, khususnya melalui koperasi.
Dari total luas lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20% menjadi plasma untuk rakyat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Agrinas perlu menggandeng koperasi sebagai mitra dalam pengelolaan.
"Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” tandasnya.
(Feby Novalius)