Teks Pidato Lengkap Kenegaraan Presiden Prabowo di DPR

19.    145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Dan karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
20.    Janji swasembada energi, sekarang sudah kita mulai wujudkan dengan pertama swasembada BBM jenis solar dengan kita berhasil produksi diesel dengan B50. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun Rupiah, sekitar 9,5 milyar Dollar Amerika yang tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri.
21.    Janji makanan bergizi, bantuan sosial digital, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat.
22.    Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat.
23.    Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur; Indonesia yang kekayaannya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak lagi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
24.    Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat.
25.    Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat dan lebih rumit kepada generasi penerus kita.
26.    Saudara-saudara sekalian,
27.    Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.
28.    MPR RI terus menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi serta merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang pada semua pasal-pasal di Undang Undang Dasar kita, termasuk Pasal 33 serta Pasal 34.
29.    DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan.
30.    DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog dengan Bappenas sebagai masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
31.    Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara, dengan produktivitas 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.
32.    Sesungguhnya, keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan.
33.    Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.
34.    Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.
35.    BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun Rupiah.
36.    Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI periode 2028–2031, dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.
37.    Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.
38.    Kita menjaga kemandirian hakim. Kita tingkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim.
39.    Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, Pemerintah saya telah berhasil menaikkan renumerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling yunior, penghasilan mereka telah naik 280%. Sekarang penghasilan hakim kita berada di atas rata-rata ASEAN. Penghasilan Ketua Mahkamah Agung kita lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
40.    Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
41.    Kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri.
42.    Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun Rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
43.    Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun Rupiah dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
44.    Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61 persen, dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45 persen. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
45.    Tetapi saya tegaskan: pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat.
46.    Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin.
47.    Saudara-saudara sekalian,
48.    Bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, dan aturan yang berbelit-belit.
49.    Kami tidak menyalahkan siapa pun. Tapi kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu kami mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit.
50.    Hari ini hadir bersama kita Bapak Joko Puro, Ketua Kelompok Tani Sri Makmur dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani. Dengan air, teknologi, dan pupuk yang disediakan oleh Pemerintah, ia mampu panen tiga kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektare. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya.
51.    Ketika kita berbicara tentang pupuk, kita berbicara tentang pendapatan petani, harga pangan, dan kedaulatan bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Joko Puro dan seluruh petani Indonesia.
52.    Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN pangan, koperasi, dan seluruh unsur bangsa telah menghasilkan capaian besar.
53.    Saya sudah sampaikan di awal pidato ini, dalam satu tahun terakhir, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan.
54.    Kita sekarang swasembada beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam dan bawang merah.
55.    Kita masih mengusahakan agar bisa swasembada bawang putih, kedelai, daging sapi dan daging kerbau. Pada dasarnya, untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu ikan, telur, dan daging ayam.