MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran BPS Rp7 triliun. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu menegaskan bahwa angka mendekati Rp7 triliun merupakan pagu anggaran total untuk mendukung seluruh program kerja BPS, dan bukan alokasi khusus bagi DTSEN atau sensus ekonomi semata.
Penjelasan tersebut disebarkan Kemenkeu merespons maraknya respons publik mengenai besaran anggaran perbaikan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang telah dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya.
"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis Biro KLI Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (27/8/2026).
Klarifikasi dari Kemenkeu ini berakar dari penyataan Purbaya usai menanggapi sorotan masyarakat terkait ketidaksesuaian klasifikasi desil. seperti adanya pedagang kecil yang terdata di desil 9 dan 10.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendukung penguatan kualitas DTSEN melalui pemenuhan anggaran permohonan BPS.
"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.
Merespons pertanyaan awak media mengenai besaran dana yang dikucurkan serta wacana pembatasan BBM subsidi Pertalite bagi desil 9 dan 10, Purbaya menjelaskan konteks pemutakhiran data dan skema penerapannya di lapangan.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, Dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN nya bagus,” ungkap Purbaya.
Desil adalah sebuah metode untuk membagi distribusi data ke dalam 10 kelompok yang sama besar.
BPS menggunakan desil untuk mengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan atau karakteristik sosial ekonomi. Artinya, keluarga dalam satu kategori desil tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama.
Pemeringkatan desil mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi, seperti kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Desil dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga, yaitu:
Desil 1: Kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrem
Desil 2: Kelompok keluarga kategori miskin
Desil 3: Kelompok keluarga kategori hampir miskin
Desil 4: Kelompok keluarga kategori rentan miskin
Desil 5: Kelompok keluarga kategori ekonomi menengah ke bawah
Desil 6-10: Kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah, menengah atas, sejahtera, sangat sejahtera, dan paling sejahtera
Pengelompokan desil itu kemudian digunakan sebagai salah satu informasi penting dalam DTSEN. Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,1 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
DTSEN lalu menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung berbagai program, seperti bantuan sosial dan subsidi.
(Dani Jumadil Akhir)