Danantara Kawal Proyek LRT City, Penyelesaian Hunian Jadi Prioritas

JAKARTA - Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia memprioritaskan penyelesaian kendala pembangunan proyek hunian LRT City milik PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) untuk memberikan kepastian kepada konsumen yang telah membeli unit.

Manajemen pengelola investasi negara menegaskan percepatan proyek anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut bukan sekadar persoalan bisnis korporasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Keputusan tersebut disepakati dalam pertemuan internal tim Danantara yang secara khusus membahas langkah strategis penyelamatan dan percepatan pembangunan hunian.

"Penyelesaian hunian ADCP ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah membeli dan menunggu penyelesaian rumahnya. Kami ingin memastikan proyek ini dapat tuntas secara baik, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi konsumen," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (30/9/2026).

Penataan terhadap proyek hunian berbasis integrasi transportasi atau transit-oriented development (TOD) tersebut mencakup restrukturisasi pengelolaan agar pembangunan berjalan lebih disiplin dan terukur. Danantara menginstruksikan manajemen proyek untuk membenahi tata kelola konstruksi dari hulu hingga hilir dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan usaha.

Langkah percepatan di lapangan diarahkan untuk mengatasi hambatan operasional yang selama ini mengganggu penyelesaian unit apartemen. BP BUMN juga mewajibkan pengawasan terhadap portofolio aset perseroan untuk menjaga nilai komersial dalam jangka panjang.

"Kami menekankan pentingnya memastikan proyek berjalan sesuai rencana, dengan tetap memperhatikan aspek komersial, kondisi aset, serta keberlanjutan proyek. Tata kelola dan pengelolaan proyek ini kami tata kembali agar ke depan eksekusinya jauh lebih sehat," ujar Dony.

Untuk memastikan instruksi tersebut terlaksana, Danantara memasang target jangka pendek bagi jajaran direksi dan manajemen pelaksana proyek untuk menunjukkan progres pemulihan di lapangan. Evaluasi lapangan akan dilakukan secara ketat sejak awal kuartal IV/2026 untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar mutu hunian.

Pemerintah menuntut perubahan signifikan pada ritme pekerjaan konstruksi agar konsumen segera memperoleh kepastian serah terima unit yang layak. Pengawasan berlapis disiapkan agar kendala serupa tidak kembali terjadi pada proyek properti BUMN.

"Percepatan progres pembangunan menjadi perhatian utama, dengan target mulai menunjukkan perkembangan nyata pada 1 Oktober 2026. Kami akan kawal terus agar seluruh unit diselesaikan secara berkualitas dan memenuhi harapan para pembeli," tutur Dony.

(Feby Novalius)