Kejar Rumah Subsidi, Menteri Ara Temui Gubernur BI Minta Tambah Likuiditas

Maruarar memaparkan bahwa pergerakan sektor properti memiliki efek pengganda yang menyentuh pelaku usaha mikro, mulai dari pedagang warung makan di sekitar proyek hingga petani dan nelayan selaku pemasok pangan para pekerja.

Di samping itu, kementerian tengah menggerakkan UMKM material lokal melalui program gentingisasi dan batu bata sesuai arahan Presiden agar hunian rakyat tidak lagi menggunakan atap seng yang panas dan berisiko bagi kesehatan.

Merespons permintaan tersebut, bank sentral menekankan skala ruang likuiditas perbankan yang selama ini telah dialokasikan khusus bagi sektor residensial dan konstruksi. Bank Indonesia mencatat masih terdapat sisa plafon insentif yang dapat segera diserap oleh bank-bank penyalur kredit perumahan.

"Pencapaian posisi September 2026, plafon KLM untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi dipatok 1,4 persen dari total DPK, tetapi realisasinya baru sekitar 1,32 persen sehingga masih ada ruang 0,08 persen yang bisa dioptimalkan. Realisasi 1,32 persen tersebut bernilai Rp118 triliun yang telah disalurkan kepada 111 bank dan berdampak menopang total pembiayaan sektor ini hingga mencapai Rp1.287,6 triliun atau setara 18,9 persen dari total kredit perbankan per Agustus 2026," jelas Gubernur BI Destry Damayanti dalam kesempatan yang sama.

Untuk memastikan keterjangkauan cicilan bagi masyarakat, BI juga telah menerapkan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV) hingga 100 persen untuk fasilitas KPR. Kebijakan ini memungkinkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa uang muka karena fisik rumah yang dibeli menjadi agunan yang aman dan terukur.