Kejar Rumah Subsidi, Menteri Ara Temui Gubernur BI Minta Tambah Likuiditas

Di samping pelonggaran kredit langsung, bank sentral bersama Kementerian Keuangan memperluas instrumen likuiditas melalui transaksi repo surat berharga milik badan usaha pembiayaan sekunder perumahan dan infrastruktur. Terobosan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana jangka panjang bagi perbankan yang menyalurkan kredit perumahan.

"Kami melonggarkan LTV KPR hingga 100 persen dan memperkuat pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) perumahan MBR yang naik dari 27,8 persen pada 2023 menjadi 29 persen pada 2026. Selain itu, kami memperluas underlying repo perbankan ke BI untuk surat utang PT SMF dan PT SMI selaku lembaga quasi-government, di mana repo SMF per 26 September 2026 telah diserap bank senilai Rp1,25 triliun dengan lonjakan transaksi harian dari Rp31 miliar menjadi Rp180 miliar untuk mendanai perumahan," urai Destry.

Fasilitas serupa turut dibuka bagi surat berharga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diterbitkan pada 26 September 2026. Dalam kurun dua hari, transaksi repo yang masuk ke BI telah mencapai Rp60 miliar untuk menopang pembiayaan konstruksi dan infrastruktur perumahan.

Maruarar menambahkan, kolaborasi dengan bank sentral ini krusial untuk mempertahankan rekor penyaluran rumah subsidi yang terus menunjukkan lonjakan sejak bergantinya kepemimpinan nasional.

"Program rumah subsidi ini sudah berjalan panjang sejak 2010 hingga 2024, di mana capaian tertinggi sebelum era Presiden Prabowo terjadi pada 2023 sebanyak 229.000 unit. Setelah beliau dilantik pada Oktober 2024, realisasi tahun 2025 langsung mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah republik ini, yakni 278.868 unit, dan tren ini harus kita pertahankan melalui kelonggaran likuiditas perbankan dari BI," tutur Maruarar.