MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi kantor Bank Indonesia (BI) untuk mendorong percepatan dan penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi sektor perbankan.
Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak realisasi pembiayaan perumahan rakyat, khususnya rumah subsidi, di tengah capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang belum menembus 50 persen hingga kuartal III-2026.
Adapun, hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit rumah pada tahun ini.
Maruarar menilai penguatan likuiditas perbankan dari bank sentral sangat mendesak agar perbankan nasional lebih agresif menyalurkan kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Koordinasi langsung dengan otoritas moneter ditujukan untuk mengejar sisa target pembangunan perumahan nasional sebelum tutup tahun.
"Realisasi pembiayaan perumahan saat ini mencapai Rp68 triliun dengan total 115.927 unit, sehingga kami meminta dukungan penguatan kebijakan dan riset dari Bank Indonesia. Presiden Prabowo sangat meyakini sektor perumahan mampu menggerakkan ekonomi secara masif karena melibatkan tukang, kontraktor, developer, perbankan, arsitek, sopir truk material, hingga toko bangunan yang menjual 180 produk industri seperti semen, pasir, cat, dan keramik," kata Maruarar di Gedung BI, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Maruarar memaparkan bahwa pergerakan sektor properti memiliki efek pengganda yang menyentuh pelaku usaha mikro, mulai dari pedagang warung makan di sekitar proyek hingga petani dan nelayan selaku pemasok pangan para pekerja.
Di samping itu, kementerian tengah menggerakkan UMKM material lokal melalui program gentingisasi dan batu bata sesuai arahan Presiden agar hunian rakyat tidak lagi menggunakan atap seng yang panas dan berisiko bagi kesehatan.
Merespons permintaan tersebut, bank sentral menekankan skala ruang likuiditas perbankan yang selama ini telah dialokasikan khusus bagi sektor residensial dan konstruksi. Bank Indonesia mencatat masih terdapat sisa plafon insentif yang dapat segera diserap oleh bank-bank penyalur kredit perumahan.
"Pencapaian posisi September 2026, plafon KLM untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi dipatok 1,4 persen dari total DPK, tetapi realisasinya baru sekitar 1,32 persen sehingga masih ada ruang 0,08 persen yang bisa dioptimalkan. Realisasi 1,32 persen tersebut bernilai Rp118 triliun yang telah disalurkan kepada 111 bank dan berdampak menopang total pembiayaan sektor ini hingga mencapai Rp1.287,6 triliun atau setara 18,9 persen dari total kredit perbankan per Agustus 2026," jelas Gubernur BI Destry Damayanti dalam kesempatan yang sama.
Untuk memastikan keterjangkauan cicilan bagi masyarakat, BI juga telah menerapkan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV) hingga 100 persen untuk fasilitas KPR. Kebijakan ini memungkinkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa uang muka karena fisik rumah yang dibeli menjadi agunan yang aman dan terukur.
Di samping pelonggaran kredit langsung, bank sentral bersama Kementerian Keuangan memperluas instrumen likuiditas melalui transaksi repo surat berharga milik badan usaha pembiayaan sekunder perumahan dan infrastruktur. Terobosan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana jangka panjang bagi perbankan yang menyalurkan kredit perumahan.
"Kami melonggarkan LTV KPR hingga 100 persen dan memperkuat pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) perumahan MBR yang naik dari 27,8 persen pada 2023 menjadi 29 persen pada 2026. Selain itu, kami memperluas underlying repo perbankan ke BI untuk surat utang PT SMF dan PT SMI selaku lembaga quasi-government, di mana repo SMF per 26 September 2026 telah diserap bank senilai Rp1,25 triliun dengan lonjakan transaksi harian dari Rp31 miliar menjadi Rp180 miliar untuk mendanai perumahan," urai Destry.
Fasilitas serupa turut dibuka bagi surat berharga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diterbitkan pada 26 September 2026. Dalam kurun dua hari, transaksi repo yang masuk ke BI telah mencapai Rp60 miliar untuk menopang pembiayaan konstruksi dan infrastruktur perumahan.
Maruarar menambahkan, kolaborasi dengan bank sentral ini krusial untuk mempertahankan rekor penyaluran rumah subsidi yang terus menunjukkan lonjakan sejak bergantinya kepemimpinan nasional.
"Program rumah subsidi ini sudah berjalan panjang sejak 2010 hingga 2024, di mana capaian tertinggi sebelum era Presiden Prabowo terjadi pada 2023 sebanyak 229.000 unit. Setelah beliau dilantik pada Oktober 2024, realisasi tahun 2025 langsung mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah republik ini, yakni 278.868 unit, dan tren ini harus kita pertahankan melalui kelonggaran likuiditas perbankan dari BI," tutur Maruarar.
Menanggapi target agresif pemerintah, bank sentral menyatakan kesiapannya untuk terus menyelaraskan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian. BI memastikan penyaluran likuiditas melalui mekanisme pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan akan terus dipantau agar tepat sasaran ke sektor perumahan.
"Pelonggaran likuiditas makroprudensial ini kami rancang agar perbankan tidak ragu menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas seperti perumahan rakyat yang memiliki keterkaitan hulu dan hilir sangat kuat. BI akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian PKP agar sisa ruang likuiditas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perbankan hingga akhir tahun," tegas Destry.
Kementerian PKP mengutarakan penyesuaian instrumen moneter dan percepatan likuiditas perbankan ini dapat memecah kebuntuan serapan FLPP pada sisa kuartal IV-2026.
"Sektor perumahan ini dipersiapkan untuk membuka lapangan kerja secara luas, mulai dari penyerapan puluhan ribu tukang bangunan hingga jutaan tenaga pemasar yang tergabung dalam asosiasi broker properti. Dengan dukungan likuiditas dari Bank Indonesia, kami yakin tantangan pembiayaan perumahan rakyat dapat dituntaskan secara bersama-sama," urai Maruarar.
(Feby Novalius)