JAKARTA - Pemerintah berencana untuk menghentikan impor LPG atau gas melon yang saat ini digunakan oleh rumah tangga. Sebagai gantinya akan dibangun jaringan gas yang langsung menyasar ke rumah-rumah tangga.
Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengatakan, langkah tersebut dimulai dengan mengubah model bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang difokuskan untuk bisnis di midstream dan downstream.
Ia mengatakan, PGN nantinya akan PGN akan membangun jaringan gas ke rumah tangga. Mirip seperti model air PAM, rumah tangga nantinya diarahkan untuk menggunakan gas dari pipa transmisi yang digarap oleh PGN.
"Kita akan mengubah juga model bisnis dari pada PGN, itu akan fokus di midstream dan downstream. Nanti gas akan salurkan ke rumah-rumah tidak ada lagi gas-gas melon," ujarnya dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Lebih jauh, Dony menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan Pemerintah untuk menghilangkan impor LPG yang selama ini masih menyimpan porsi cukup besar terhadap belanja negara. Sebab setiap tahunnya, sekitar 80-85 persen pemenuhan kebutuhan LPG 3 Kg masih didatangkan dari impor.
"Tujuannya untuk menekan impor LPG kita dengan adanya jargas ke rumah-rumah kita tidak memerlukan lagi LPG, jadi transformasi negara kita masih panjang, yang harus kita lakukan," tambahnya.
Dony menambahkan, upaya pemerintah untuk menekan impor LPG juga dilakukan dengan mengonversi pemenuhan gas rumah tangga dengan CNG (Compressed Natural Gas atau gas alam terkompresi). Saat ini Pemerintah tengah melakukan uji coba untuk mengemas CNG dalam ukuran 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.