Bank Jakarta dan PAM Jaya Mau IPO, Pramono Tegaskan DKI Kuasai Saham Mayoritas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap menjadi pemegang saham mayoritas meski dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Bank Jakarta dan PAM Jaya nantinya melantai di bursa saham melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO). Dengan tetap menjadi pemegang saham mayoritas,  kewenangan pengelolaan dua BUMD tetap berada di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan perusahaan daerah. Namun, keterlibatan investor publik tidak boleh mengurangi kewenangan Pemprov DKI dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan strategis perusahaan.

“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain,” ujar Pramono dikutip Sabtu (10/10/2026).

Dia menegaskan ketentuan mengenai kepemilikan saham mayoritas oleh Pemprov DKI akan diperkuat melalui peraturan daerah (Perda). Agar kendali Pemprov DKI Jakarta tetap terjaga meski sebagian saham kedua BUMD tersebut nantinya ditawarkan kepada masyarakat dan investor di pasar modal.

Pemprov DKI tetap ingin memastikan kedua BUMD menjalankan fungsi strategisnya bagi masyarakat Ibu Kota. Bank Jakarta berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan layanan perbankan, sedangkan PAM Jaya bertanggung jawab menyediakan layanan air bersih bagi warga Jakarta.