Kesejahteraan Nelayan Disorot, KNMP Perkuat Ekonomi hingga Lindungi Pesisir

JAKARTA – Peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan pembangunan kawasan pesisir yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, dengan tetap menempatkan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, memandang KNMP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik permukiman nelayan. Program tersebut perlu menjadi intervensi terpadu yang mencakup penyediaan infrastruktur perikanan, penguatan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik permukiman belaka. KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin atau cold storage, pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” ujar Arif Rahman via pesan singkat selasa 27 oktober 2027.

Menurut Arif, ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin, akses bahan bakar yang tepat sasaran, dan jaminan keselamatan pelayaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas nelayan. Dukungan tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional, menjaga mutu hasil tangkapan, serta memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai perdagangan perikanan.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan usaha pengolahan hasil laut agar masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada penjualan ikan mentah. Integrasi fasilitas pengolahan, distribusi, dan akses pasar dalam KNMP diharapkan mampu menciptakan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap berada di kawasan pesisir.

“KNMP harus mampu menggerakkan ekosistem ekonomi lokal. Tidak hanya menyasar para nelayan tangkap, tetapi juga memicu hadirnya UMKM baru seperti pengolahan kuliner pesisir, kerajinan olahan laut, hingga potensi bahari,” tambahnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Kholid Miqdar tokoh nelayan Banten menyoroti pentingnya tata kelola pesisir yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai subjek utama pembangunan.