Menurutnya, sistem sertifikasi dan tata kelola keberlanjutan perlu diperkuat, terutama dalam penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat terdampak, perlindungan pelapor, serta transparansi hasil audit.
"Penguatan ISPO harus menjadi agenda utama agar berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif bagi perusahaan maupun petani," tegas Achmad.
Ia juga menilai pelibatan masyarakat sipil dan pemantauan independen diperlukan untuk memastikan setiap klaim keberlanjutan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyelesaian konflik di tingkat tapak.
Enam Langkah yang Didesak Organisasi Petani dan Masyarakat Sipil
Untuk mempercepat implementasi Protokol Sawit Berkelanjutan, organisasi petani dan masyarakat sipil mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah.
Pertama, segera menyusun peta jalan implementasi protokol yang mencakup target pelaksanaan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, mekanisme koordinasi, dan dukungan anggaran.
Kedua, memperkuat sistem ketertelusuran rantai pasok yang inklusif dan transparan, mulai dari petani, pengepul, koperasi, pabrik kelapa sawit, hingga eksportir.