Pasar Sawit ke Eropa Terbuka, Petani Minta Dibuatkan Roadmap IEU-CEPA

JAKARTA – Para petani mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap implementasi Protokol Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Protocol) dalam perjanjian kerja sama Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Langkah ini penting untuk memastikan petani sawit rakyat turut memperoleh manfaat dari peluang perdagangan sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didorong segera memproses ratifikasi IEU-CEPA agar pelaksanaan perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum dan memperhatikan kepentingan petani serta masyarakat terdampak.

Desakan tersebut muncul karena meskipun kesepakatan Protokol Sawit Berkelanjutan telah dicapai pada September 2025, implementasinya di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan konkret. Hingga kini, belum tersedia peta jalan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, serta target pelaksanaan yang terukur.

Padahal, kerja sama IEU-CEPA membuka peluang untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke Uni Eropa, termasuk melalui skema tarif bea masuk 0 persen untuk produk yang memenuhi ketentuan perjanjian.

Namun, terbukanya akses pasar tersebut belum tentu secara otomatis memberikan manfaat bagi petani sawit rakyat. Mereka masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memenuhi persyaratan legalitas lahan, sertifikasi, dan ketertelusuran rantai pasok.

Tanpa dukungan pemerintah, petani swadaya berisiko tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya, pendanaan, dan sistem pengelolaan keberlanjutan yang lebih memadai.

Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan Protokol Sawit Berkelanjutan seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat posisi petani Indonesia dalam perdagangan internasional. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesepakatan tersebut diikuti langkah implementasi yang konkret.

"Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan dukungan nyata berupa pembiayaan, pendampingan, kepastian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi," ujar Mansuetus Darto, Rabu (11/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya ratifikasi IEU-CEPA oleh DPR RI. Proses tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk memastikan kepentingan petani, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak turut diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa.

Sementara itu, Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyoroti pentingnya memastikan penerapan protokol sawit berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan sertifikasi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut harus terlihat dari perubahan praktik perkebunan di lapangan, terutama dalam perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan pengendalian dampak lingkungan.

Ia menilai keberhasilan penerapan prinsip keberlanjutan di sektor sawit tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah juga perlu memastikan upaya pencegahan deforestasi dan kebakaran berjalan efektif, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menambahkan bahwa implementasi protokol tersebut perlu memperhatikan persoalan konflik agraria dan pelanggaran hak buruh yang masih menjadi tantangan di industri perkebunan sawit.

Menurutnya, sistem sertifikasi dan tata kelola keberlanjutan perlu diperkuat, terutama dalam penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat terdampak, perlindungan pelapor, serta transparansi hasil audit.

"Penguatan ISPO harus menjadi agenda utama agar berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif bagi perusahaan maupun petani," tegas Achmad.

Ia juga menilai pelibatan masyarakat sipil dan pemantauan independen diperlukan untuk memastikan setiap klaim keberlanjutan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyelesaian konflik di tingkat tapak.

Enam Langkah yang Didesak Organisasi Petani dan Masyarakat Sipil
Untuk mempercepat implementasi Protokol Sawit Berkelanjutan, organisasi petani dan masyarakat sipil mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah.

Pertama, segera menyusun peta jalan implementasi protokol yang mencakup target pelaksanaan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, mekanisme koordinasi, dan dukungan anggaran.

Kedua, memperkuat sistem ketertelusuran rantai pasok yang inklusif dan transparan, mulai dari petani, pengepul, koperasi, pabrik kelapa sawit, hingga eksportir.

Ketiga, menyediakan dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi petani untuk memenuhi persyaratan legalitas lahan, pemetaan kebun, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta peningkatan produktivitas tanpa mendorong ekspansi perkebunan.

Keempat, memperkuat pengawasan independen dan perlindungan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal. Pemerintah juga didorong membangun mekanisme pengaduan yang transparan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor perkebunan sawit.

Kelima, mengaktifkan kembali ruang dialog multipihak atau Domestic Advisory Group (DAG) dengan melibatkan organisasi petani, masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Organisasi petani dan masyarakat sipil berharap IEU-CEPA beserta Protokol Sawit Berkelanjutan dapat menjadi instrumen untuk mendorong perdagangan sawit yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

(Feby Novalius)