Ketiga, menyediakan dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi petani untuk memenuhi persyaratan legalitas lahan, pemetaan kebun, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta peningkatan produktivitas tanpa mendorong ekspansi perkebunan.
Keempat, memperkuat pengawasan independen dan perlindungan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal. Pemerintah juga didorong membangun mekanisme pengaduan yang transparan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor perkebunan sawit.
Kelima, mengaktifkan kembali ruang dialog multipihak atau Domestic Advisory Group (DAG) dengan melibatkan organisasi petani, masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Organisasi petani dan masyarakat sipil berharap IEU-CEPA beserta Protokol Sawit Berkelanjutan dapat menjadi instrumen untuk mendorong perdagangan sawit yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
(Feby Novalius)