Bunga KUR 0 Persen bagi Korban Gempa NTT, Restrukturisasi Berlaku hingga 3 Tahun

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi nol persen pada 2027 bagi para debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

“Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027,” kata Airlangga kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa pemberian keringanan bunga KUR ini akan diterapkan secara bertahap. Setelah menikmati fasilitas bunga nol persen sepanjang tahun 2027, suku bunga margin bagi debitur terdampak akan disesuaikan menjadi 3 persen pada tahun 2028.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa fasilitas restrukturisasi kredit ini disiapkan hingga durasi maksimal tiga tahun dan berlaku untuk delapan kabupaten terdampak gempa di NTT.

“Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut.

Berdasarkan ketentuan OJK, kebijakan perlakuan khusus ini diberlakukan bagi debitur terdampak bencana di delapan wilayah, meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Skema perlakuan khusus tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, penilaian kualitas kredit hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar.

Kedua adalah penetapan status kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, baik pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

Terakhir, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak tanpa menerapkan one obligor concept, sehingga kualitas pinjaman baru dinilai secara terpisah.

Seluruh tata cara pelaksanaan restrukturisasi ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. OJK menegaskan bahwa penetapan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana terhadap stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang pemulihan usaha bagi masyarakat terdampak.

(Dani Jumadil Akhir)