JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus kisaran Rp18.200 per dolar AS menjadi salah satu perhatian utama di sektor keuangan nasional. Di tengah tekanan era suku bunga tinggi dalam waktu lama (higher for longer), regulator bersama pelaku pasar terus berupaya meredam tekanan terhadap mata uang Garuda.
Merespons dinamika tersebut, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menjelaskan perannya dalam mendukung Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar melalui penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Direktur Utama PT KPEI, Antonius Herman Azwar menjelaskan bahwa KPEI berperan memperkuat infrastruktur pasar DNDF sekaligus mendorong agar aktivitas transaksi lindung nilai (hedging) rupiah lebih banyak berlangsung di dalam negeri.
Anton menyoroti besarnya volume perdagangan Non-Deliverable Forward (NDF) rupiah di pasar luar negeri dibandingkan pasar DNDF domestik. Padahal, rupiah merupakan mata uang Indonesia, sehingga diperlukan langkah masif untuk menarik transaksi lindung nilai tersebut kembali ke pasar domestik guna memperkuat stabilitas kurs.
“Semua transaksi dari luar pasti kan pakai mata uang asing, dan dalam hal ini kita banyak pakai dolar (USD). Ironisnya, NDF di luar itu angkanya sangat luar biasa, tetapi diperdagangkan di luar negeri. Ya, saya sebutin saja, di Singapura, di London, dan pasar lain. DNDF kita ini harusnya ditarik ke sini lah (ke Indonesia). Rupiah-rupiahnya kita transaksinya di sini, kenapa kok transaksi uangnya di luar. Nah ini yang mau ditarik,” kata Anton dalam acara media briefing "KPEI sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA)" di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan bahwa KPEI menopang langkah stabilisasi BI secara tidak langsung melalui penyediaan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya agar pelaku pasar dapat bertransaksi valuta asing di dalam negeri dengan biaya yang efisien.