JAKARTA - Pemerintah diminta untuk segera mereformasi skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan transparan menjelang tahun anggaran 2027. Langkah ini diperlukan untuk mencegah semakin membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Tenggara Strategics menilai pemerintah tidak bisa terus mengandalkan penambahan anggaran subsidi untuk mempertahankan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kilogram. Pemerintah dinilai perlu mengubah mekanisme subsidi yang selama ini melekat pada produk menjadi subsidi yang diberikan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman menjelaskan, keterjangkauan harga energi harus diimbangi dengan pembenahan mekanisme penyaluran subsidi.
“Menjaga harga energi tetap terjangkau merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan penataan subsidi yang lebih tepat sasaran. Tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, kenaikan harga energi global akan terus memperbesar beban APBN dan berisiko mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Intan melalui keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
Tenggara Strategics juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi, meningkatkan transparansi harga keekonomian BBM dan LPG, serta memastikan pembayaran kompensasi kepada Pertamina dilakukan tepat waktu.
Desakan reformasi subsidi BBM tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap keuangan negara akibat gejolak harga energi global. Menurut Intan, pemerintah memang telah memutuskan mempertahankan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga 31 Desember 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan itu membuat selisih antara harga jual dan harga keekonomian semakin besar.
Berdasarkan catatan Tenggara Strategics, harga keekonomian bensin bahkan telah melampaui Rp20.000 per liter, sementara harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Selisih tersebut harus ditanggung melalui APBN dan keuangan Pertamina.