nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Solar Paling Banyak Disalahgunakan

Koran SI, Jurnalis · Rabu 12 Oktober 2011 09:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2011 10 12 19 514057 YEXz2YIVH1.jpg Ilustrasi. Foto: Koran SI

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa solar merupakan jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang paling banyak disalahgunakan oleh industri.

Demi meminimalkan penyelewengan, pemerintah harus segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan Perpres Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No 55/2005.

“Bisa efektif kalau Peraturan Presiden direvisi dan di dalamnya ditegaskan pula siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi,” jelas Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, pengaturan mengenai siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi seharusnya dituangkan secara eksplisit dalam revisi perpres nantinya. Tubagus meyakini, jika revisi sudah dilakukan maka teknis penerapan rencana pembatasan BBM bersubsidi bisa segera dilakukan.

Di samping itu, infrastruktur harus ditambah untuk memuluskan distribusi BBM nonsubsidi. Tubagus menambahkan, agar bisa mengefektifkan penerapan rencana pembatasan BBM bersubsidi, pihaknya melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Kalau tidak dilakukan pengawasan, kelebihan kuota BBM bersubsidi tahun ini bisa lebih dari dua persen. Makanya, beberapa waktu ini kami meningkatkan pengawasan,” kata dia.

Dia mengaku,sulitnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan juga disparitas harga yang jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Namun, BPH Migas berkomitmen terus berperan aktif menindak pihak penyedia BBM subsidi yang melakukan penyelewengan.

Dia mengatakan, pihak industri memang sampai saat ini diduga sebagai pemeran utama dalam hal penyelewengan BBM bersubsidi. Terkait pengawasan, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menginginkan agar distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah menyiapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi mulai tahun depan.Tanpa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, besaran konsumsi BBM sepanjang 2012 bisa menyentuh 43,7 juta kiloliter.

Salah satu langkah awal untuk pembatasan volume BBM bersubsidi menurut dia adalah merevisi Perpres No 5/2005 tentang distribusi konsumsi BBM bersubsidi.Payung hukum tersebut memang belum menyertakan larangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi atau kendaraan roda empat nonangkutan umum.

Rencananya, perpres tersebut direvisi dengan menyertakan larangan bagi kendaraan pribadi roda empat nonangkutan umum menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah juga akan mempertegas pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan konsumsi BBM bersubsidi seperti kasus penyelundupan.

Hal lain yang turut dimasukkan dalam perpres itu adalah optimalisasi peran pemerintah daerah dan penegak hukum untuk pengawasan serta penindakan penyalahgunaan.  (Nanang Wijayanto)

(mrt)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini