nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terapi Kejut Jokowi Bagi Pencuri Ikan Asing

Rabu 10 Desember 2014 12:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 12 10 320 1077248 terapi-kejut-jokowi-bagi-pencuri-ikan-asing-rnKh98DgXU.jpg Foto bertanggal 5 Desember 2014. Tampak sebuah kapal nelayan Vietnam diledakkan patroli pantai Indonesia di Anambas. (Agence France-Presse/Getty Images)
PALEMBANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada negara yang kapal nelayannya beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia: tak bakal ada yang lolos dari “terapi kejut” berupa penenggelaman.
 

Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Jokowi menyatakan kapal nelayan ilegal berbendera manapun bakal menerima perlakuan yang sama di Indonesia, sesuai agenda maritim sang presiden. Jokowi memerintahkan penenggelaman atau penangkapan kapal nelayan yang kedapatan menangkap ikan, tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

“Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita,” katanya. “Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal.”

SoftBank Kucurkan Modal ke GrabTaxi

Maca: Obat Kuat dari Peru

Tambah Kapasitas, Pertamina Gandeng Perusahaan Asing

“Jadi, untuk memberi efek terapi kejut bagi mereka, tentu saja kita mesti menenggelamkan kapal nelayan ilegal.”

Januari nanti, kata Jokowi, pemerintah akan memulai operasi patroli pantai. Keberadaan patroli pantai diharapkan dapat memperbaiki pengawasan di wilayah kepulauan Nusantara. Patroli pantai merupakan bagian dari agenda Jokowi guna memperkuat maritim Indonesia. Selain patroli, Jokowi juga berniat memperkuat pelabuhan serta meningkatkan industri perikanan dalam negeri.

Pemerintah pada pekan silam menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Kapal itu kedapatan memasuki teritori Indonesia di Laut Natuna. Perairan Kepulauan Natuna, yang terletak di antara Malaysia dan Kalimantan, terkenal akan kekayaan gas alamnya.

Dengan kru kamera di belakang, personel patroli Indonesia mengevakuasi awak dari kapal yang tertangkap. Menurut petugas patroli, kapal nelayan asal Vietnam itu memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Tak lama, pasukan patroli meluncurkan proyektil ke arah kapal.

Kru kamera merekam detik-detik terjadinya ledakan di kapal-kapal itu. Asap hitam menguar dari badan kapal, yang berlatar belakang pulau nan indah.

Menurut Jokowi, penenggelaman kapal nelayan Vietnam itu merupakan peringatan. Tak hanya terhadap kapal Vietnam, melainkan semua pencari ikan ilegal dari negara manapun.

Defisit Transaksi Berjalan Diprediksi Turun

Subsidi Tetap BBM Mulai Januari, kata Menkeu

Jokowi Rombak PLN Bulan Ini

“Ini laut kita, dalam wilayah kita,” tegas Jokowi soal kemungkinan nasib kapal nelayan ilegal dari negara lain.

“Hukumnya seperti itu. Kita mesti menghormati hukum kita.”

Sengketa wilayah Laut Cina Selatan memang menyebabkan Cina bersitegang dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Kawasan itu pun tegang, meski Indonesia tidak terlibat langsung.

Namun, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko, tak sepenuhnya sependapat. Menurut Moeldoko, Cina telah memasukkan sebagian Kepulauan Natuna ke dalam peta kawasan mereka. Dan seperti beberapa kawasan yang diklaim Beijing, peta Natuna tercantum dalam paspor rakyat Cina.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan pentingnya bertindak tegas di laut. Lewat cara itu, katanya, pemerintah mampu menghalau masuknya kapal nelayan ilegal ke dalam wilayah Indonesia.

Kementerian kelautan antara lain bertugas mengawasi ribuan kilometer garis pantai Nusantara. Kenyataannya, pasukan patroli dari kementeriannya kurang memadai. Padahal, sahut Susi, kapal pencari ikan asing turut memiskinkan nelayan Indonesia.

“Selama 10 tahun terakhir, saya menyaksikan bagaimana kekeliruan ini telah [merugikan] keseluruhan bisnis perikanan,” paparnya.

Pemerintahan Jokowi memperkirakan Indonesia merugi lebih dari $20 miliar per tahun akibat pencurian ikan oleh asing.

Pekan silam, Susi mengaku kalau ia sudah memberi tahu duta besar Thailand, Malaysia, dan Filipina soal langkah baru Indonesia. Disebutkan, pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih tegas di wilayah perikanan dalam negeri. Ia juga ingin kembali mengevaluasi kapal nelayan yang sudah terdaftar.

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bakal memperketat aturan soal tipe tangkapan, metode penangkapan, ukuran kapal, serta kapasitas dan zona penangkapan ikan. (Dengan kontribusi dari Sara Schonhardt)

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Wall Street Journal.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini