Skema Pengelolaan Blok Mahakam Ada di Pemerintah
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) ingin mengelola Blok Mahakam secara 100 persen atau mayoritas, namun tidak menutup diri untuk kembali menggandeng operator lama yakni Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.
Hal ini bertujuan agar tidak menurunkan produksi minyak dan gas (migas) yang diperkirakan masih memiliki cadangan sangat besar di blok yang terletak di Kalimantan Timur.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, hal tersebut akan ditanya lebih lanjut ke pemerintah. Pasalnya, keputusan perpanjangan kontrak tersebut yang akan habis pada tahun 2017 belum diputuskan oleh pemerintah.
"Paling tidak standar minimumnya Pertamina harus mayoritas dan operator. Apakah konsep pengikutsertaan Total batas kisaran porsi berapa persen. Soalnya yang dikehendaki itu, Pertamina mayoritas dan operator," kata Satya di Gedung DPR, Jakarta.
Terkait hak partisipasi pemberian Blok Mahakam kepada pemerintah daerah (pemda) setempat, menurut Satya hal tersebut juga harus dipikirkan secara matang.
"Ini bisnis murni dan mengacu ke pemerintah, di mana keterlibatan interest kalau dimiliki asing. Kalau sudah dimiliki oleh BUMN, apakah keterlibatan pemda perlu atau tidak. Itu jadi pertanyaan. Kalau ternyata keterwakilan perusahaan nasional ada di situ, kalau misalnya BUMN sudah kuasai itu, apakah pemda harus dilibatkan?" sebut Satya.
Sebelumnya, Pertamina bakal menggandeng Total E&P Indonesie dalam pengelolaan blok Mahakam. "Mungkin kita akan memperhatikan (menggandeng) Total. Karena mereka yang tahu kondisi sumur yang ada. Supaya (produksi) kesinambungannya tidak terputus," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
