Selain itu, sambung JK dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, akan memberikan keuntungan baik dari ekonomi dan juga bisnis. Oleh karena itu juga pemerintah meminta swasta ikut serta, sebab investasi yang dibutuhkan terbilang besar.
"Rp400-500 triliun (35 gw) kebutuhan untuk membangun, APBN tentu tidak kuat, sehingga swasta harus ikut serta," ujarnya.
JK menambahkan, pembangunan infrastruktur di Indonesia memang masih banyak kendalanya, salah satunya moda yang rata-rata dibutuhkan dengan nilai yang tidak sedikit. Melalui skema IPP pun merupakan upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional.
"Tadi saya bilang ke direksi, masalahnya apa diomongkan, nanti kami bikin peraturan di atas itu," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)