Share

Jokowi Buka Semua Opsi Atasi Pelemahan Rupiah dari Ekonom

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 31 Agustus 2015 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2015 08 31 20 1205767 jokowi-buka-semua-opsi-atasi-pelemahan-rupiah-dari-ekonom-WswDJ4n5fR.jpg Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para ekonom guna membahas gejolak perekonomian di Indonesia. Jokowi meminta pendapat dan masukan terkait pelemahan yang terjadi pada Rupiah.
 
 

Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, Presiden membuka semua opsi dari tawaran para ekonom terkait mengatasi pelemahan Rupiah.

Para ekonom mengusulkan untuk melakukan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) terhadap beberapa negara seperti Jepang dan China. Namun, Jokowi juga membuka melakukan Bilateral Currency Swap (BCS).

"Ada yang mengusulkan BCSA, ada yang bilang CMIM belum tentu efektif karena itu kan multilateral, selama ini itu belum pernah dicoba. Bersandar ke itu saja, kalau nanti diperlukan susah cairnya. Mereka ada yang usul lebih baik bilateral swap yang diusung. Mungkin betul," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8/2015)

"Presiden enggak bilang setuju atau enggak setuju. basiclly, Presiden membuka semua opsi yang ada," sambungya.

Menurut Purbaya, yang paling mudah adalah bilateral swap bank sentral dengan bank sentral. Dirinya mencontohkan dengan Jepang hampir USD16 miliar dan dengan China nilainya pun hampir sama.

"Tapi kan follow up-nya belum terlalu clear sekarang. Kalau itu disiapkan harusnya sih second line defense kita bertambah," jelasnya.

Purbaya menambahkan, pilihan-pilihan ini tentu akan dipelajari baik oleh pemerintah dan tentu Bank Indonesia.

"Sebetulnya yang bagus multilateral yang dikhawatirkan belum semuanya meratifikasi. Jadi ada ekonom yang bilang mungkin enggak efektif yang bilateral lebih gampang lebih clear. Multi harusnya sih harus bisa jalan, tapi market belum clear, belum ada negara yang lets say krisis, minjem lewat multilataral agreement belum ada bukti bahwa itu bisa ditarik," tukasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini