Share

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres BBG untuk Transportasi Jalan

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Selasa 17 November 2015 10:45 WIB
https: img.okezone.com content 2015 11 17 320 1250655 presiden-jokowi-terbitkan-perpres-bbg-untuk-transportasi-jalan-XkB31UcPp8.jpg Ilustrasi BBG. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Guna mempercepat pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi jalan di samping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), Presiden Joko Widodo pada 2 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2015.

Aturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Dalam Perpres itu disebutkan, penyediaan dan pendistribusian BBG dimaksud adalah diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG, dilaksanakan secara bertahap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang penetapannya dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Menurut Perpres ini, penyediaan dan pendistribusian BBG dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan penugasan Menteri. Selain penugasan pada BUMN, Menteri juga dapat melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG.

“Badan Usaha tersebut wajib memenuhi persyaratan yakni memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian berupa Bahan Bakar Gas berupa CNG, dan jaminan ketersediaan BBG berupa CNG,” bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres tersebut seperti dilansir dari Setkab, Selasa (17/11/2015).

Adapun pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG sebagaimana dimaksud meliputi sarana dan fasilitas distribusi dan/atau pembangunan dan pengoperasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Pembangunan SPBG oleh BUMN dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan. Pembangunan SPBG oleh Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan Anggaran Badan Usaha yang mendapatkan penunjukan langsung,” bunyi Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 125 Tahun 2015 itu.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, melalui Perpres ini, Presiden menginstruksikan menteri, kepala lembaga pemerintahan non- pemerintahan, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan percepatan proses perizinan dan pengadaan tanah untuk pembangunan SPBG, mendorong penggunaan BBG berupa CNG bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, dan melakukan sosialisasi penggunaan BBG berupa CNG.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini