Top News: Cuan Saham DPUM, PLTG di Atas Kapal dan Survei World Bank
JAKARTA - Kemarin Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan tamu baru yang berasal dari perusahaan pelayaran. Perusahaan yang bergerak di bidang perikanan ini, melantai di bursa melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di level Rp550 per lembar saham.
Mengawali pelayarannya di bursa saham, PT Dua Putra Makmur Tbk (DPUM) ditutup melesat 50 persen. Saham perseroan pun bertengger di kisaran Rp825 per lembar saham, degan volume perdagangan sebesar 25,569 juta lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp20,098 miliar.
Berdasarkan hasil penjatahan, investor domestik akan mendapatkan porsi saham sebesar 67,21 persen. Sedangkan investor asing mendapatkan porsi 32,79 persen.
Investor mungkin menilai pelayaran akan menjadi salah satu sektor yang cukup strategis, seiring dengan langkah Presiden Jokowi untuk memaksimalkan sektor maritim di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi juga akan mengoperasikan kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Karadeniz Powership Zeynep asal Turki.
Kapal 'listrik' ini sebagai solusi untuk mengatasi defisit listrik yang terjadi beberapa daerah di Indonesia. Satu unit kapal Zeynep Sultan memiliki kapasitas 125 megawatt (mw) dan akan menjadi kapal pembangkit listrik pertama yang pernah dioperasikan Indonesia.
Kapal tersebut akan melintasi lima wilayah yaitu Amurang, Kupang, Medan, Lombok, dan Ambon. Saat ini, kapal tersebut berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Proyek kapal pembangkit listrik ini, merupakan investasi asing langsung terbesar dalam sejarah bagi perusahaan Turki di Indonesia. Di awal pembangkit listriknya akan menggunakan minyak bakar (Heavy Fuel Oil), namun selanjutnya dikonversi untuk mengonsumsi gas.
Pasalnya, listrik merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong daya saing Indonesia. Akibatnya, di daerah-daerah yang daya saingnya tinggi memiliki ekonomi lebih baik. Bank Dunia dalam surveinya, bahkan mencatat adanya ketimpangan sosial yang cukup besar.
Sebagian besar responden menilai distribusi pendapatan sangat tidak setara dan mendesak pemerintah untuk bertindak mengatasi ketimpangan. Dalam 15 tahun terakhir, koefisien gini yang mengukur ketimpangan sebuah negara semakin membesar di Indonesia atau naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada 2013 hingga saat ini.
Dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia didapat 60 persen responden mengatakan rela jika pertumbuhan ekonomi rendah asalkan ketimpangan juga berkurang. Kalangan mampu, maju jauh lebih cepat dari mayoritas masyarakat. Hal ini berisiko membuat Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dan menyimpulkan konflik sosial apabila terlalu banyak masyarakat Indonesia tertinggal.
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
