1% Orang Terkaya Kuasai 50,3% Kekayaan RI
Kesenjangan ini tidak saja tercermin dari perbedaan pendapatan atau kekayaan antargolongan, namun juga antardaerah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi yakni kesenjangan kapasitas sumber daya manusia yang bersumber antara lain dari kualitas pendidikan antardaerah di Indonesia yang memang belum merata.
Kesenjangan yang terjadi, menurut dia, jelas menggambarkan ketdakadilan dalam negara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Maka dari itu dibutuhkan komitmen pemerintah dan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
"Mengutip pernyataan Wapres Jusuf Kalla dalam buku 'Badan Usaha Milik Rakyat' yang saya luncurkan hari ini menyebutkan tidak ada keadilan tanpa pengaturan. Tapi siapa yang harus mengatur masalah ini tentu saja tugas negara," katanya.
Politik ekonomi Indonesia sejak orde baru hingga saat ini, kata dia, masih condong lepas kepada mekanisme pasar. Artinya tidak ada kontrol atau keberpihakan yang jelas terhadap pelaku ekonomi golongan lemah.
Hal itu disebabkan perumbuhan ekonomi yang ditopang usaha besar swasta nasional dan asing serta BUMN, seolah-olah telah mengudarakan pertumbuhan ekonomi ibarat pesawat dengan auto pilotnya.
