nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Daftar Kontroversial Proyek Reklamasi, dari Izin hingga Pencurian Pasir

ant, Jurnalis · Kamis 14 April 2016 13:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 04 14 470 1362667 daftar-kontroversial-proyek-reklamasi-dari-izin-hingga-pencurian-pasir-o9Y0bWWagi.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan proyek reklamasi pantai utara Jakarta sudah menuai kontroversi sejak pertama kali digulirkan.

"Di awal, reklamasi itu sudah dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," kata Fahira melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Wakil Ketua Komite III DPD itu mengatakan izin reklamasi merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan gubernur. Laut dan pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional yang tidak bisa sembarangan dikelola, apalagi oleh swasta yang tujuannya murni untuk bisnis. (Baca juga: Akibat Proyek Reklamasi, Nelayan Jakarta Butuh Dukungan)

"Kontroversi lainnya adalah sejak Mei 2015 sudah ada aktivitas pemasaran penjualan hunian di Pulau G yang merupakan salah satu pulau hasil reklamasi yang dianggap menyalahi aturan karena baru mengantongi izin reklamasi," tuturnya.

Selain itu, dugaan pencurian pasir di wilayah Kepulauan Seribu untuk reklamasi Teluk Jakarta juga akan merusak lingkungan semakin menambah deretan kontroversi.

Kontroversi yang terakhir adalah peraturan daerah belum disahkan tetapi reklamasi dan pembangunan di atasnya sudah berjalan. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan masalah. (Baca juga: YLKI: Hati-Hati Beli Properti di Area Reklamasi)

"Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka," ujarnya.

KPK telah menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan seorang karyawan dalam dugaan suap terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang kawasan Strategis Pantai Utara.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini