JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengadakan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, adapun, topik yang akan dibahas mengenai dengan RAPBNP 2016 dan yang kedua soal berkaitan dengan kondisi pangan nasional dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
Untuk RAPBNP 2016, Jokowi menyebutkan, situasi perekonomian global masih harus diwaspadai dan belum sepenuhnya stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2016 yang hanya sebesar 4,92 persen juga menandakan belanja K/L harus didorong lebih ekstra lagi.
"Tapi dalam praktek, angka-angka di kementerian masih lambat. Hanya satu dua tiga kementerian yang bisa mempercepat, seperti PU empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
[Baca juga: 3 Hal yang Paling Dikhawatirkan Menkeu soal Ekonomi RI 2016]
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah dan investasi. Dua hal tersebut, kata Jokowi menjadi sektor yang mempengaruhi perekonomian nasional.
Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, pemerintah Indonesia juga harus sadar bahwa investor menjadi rebutan negara-negara lain yang kondisinya jauh lebih jelek dibandingkan Indonesia.
"Kalau sebuah proyek bisa dikerjakan swasta, investor, serahkan pada mereka. Jangan malah kebalik. Investor berminat, tapi malah kita pakai APBN. Sehingga APBN bisa digiring untuk pakai ke yang lain," tambahnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga menekankan agar indikator perekonomian seperti investasi langsung, inflasi, indeks gini rasio harus tetap dijaga. Menurut Jokowi, inflasi menjadi salah satu faktor yang harus dijaga pemerintah, apalagi mendekati Lebaran.
"Ini jadi tanggung jawab kemendag, tapi Kementrian lain juga berperan seperti kementan dan BUMN karena juga menyangkut hal yang berkaitan dengan inflasi. Paling tidak harus di bawah 4 persen untuk tahun ini inflasinya," tukasnya.
(Raisa Adila)