REI Keluhkan Tarif Baru BPHTB Tak Diterapkan di Daerah
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan aset ke Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 5 persen. Selain itu, pemerintah juga telah memangkas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.
Hanya saja, kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah. Sebab, menurut Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy, daerah masih takut kehilangan potensi pendapatan asli daerah dengan menurunkan tarif BPHTB. (Baca juga: Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%)
"Lagi dicari instrumen untuk menurunkan BPHTB. Tapi kami dengar ada daerah komit turunkan sesuai harapan pusat, 1 persen. Sedangkan investor sudah banyak, jadi kami harapkan bisa segera turun, terutama pemda harus pahami ini penting untuk kembangkan daerah," kata Eddy di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Saat ini, memang dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pemangkasan tarif BPHTB. Untuk itu, masih perlu waktu agar setiap daerah mengikuti program dari pemerintah pusat ini.
"Kami tidak katakan keberatan, tapi sampai hari ini belum ada yang mau turun, dan memang untuk turun ke 1 persen, perlu Perda, dan butuh waktu. Kalau tidak, dicari instrumen untuk turunkan," tuturnya.
Apabila nantinya Pemda telah menurunkan tarif BPHTB, diyakini akan semakin banyak investor properti yang akan melakukan investasi pada beberapa daerah di Indonesia. Beberapa investor pun saat ini telah menyatakan ketertarikannya dengan tarif rendah BPHTB yang ditawarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Singapura. (Baca juga:Ini Arahan Jokowi Soal BPHTB dan DIRE)
"Akan banyak yang masuk. Kami pernah, sudah diundang investor Singapura, mereka banyak yang mau masuk ke sektor DIRE ini. Tapi memang kendala di BPHTB saja," tutupnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
