Share

Ratusan Gedung di Jakarta Masuk Kategori Tidak Aman

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 18 Oktober 2016 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2016 10 18 470 1517822 ratusan-gedung-di-jakarta-masuk-kategori-tidak-aman-cfgAZ6AetW.jpg (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA – Para pekerja yang beraktivitas di gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta patut waspada. Saat ini diperkirakan ada seratus lebih gedung perkantoran di Ibu Kota yang masuk kategori berbahaya.

Lemahnya pengawasan dan tidak adanya audit gedung secara berkala oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini membuat tingkat keamanan sejumlah bangunan tersebut rendah. Selain faktor minimnya keamanan teknis seperti peralatan antisipasi kebakaran, banjir, dan gempa bumi, beberapa gedung di wilayah Jakarta Utara diperkirakan mengalami penurunan muka tanah sekitar 9 cm per tahun.

Beberapa gedung tinggi yang mangkrak seperti Menara Saidah di Jalan MT Haryono dan apartemen di Kemanggisan, Jakarta Barat, juga menambah lemahnya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap warga sekitar. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, NirwonoJoga, mendesakPemprov DKI Jakarta mengaudit seluruh gedung yang ada saat ini. Gedung di kawasan Sudirman- Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, dan Kuningan rata-rata berusia lebih dari 20 tahun.

”Bahaya atau tidak itu harus di audit dulu. Sampai saat ini sebagian besar pekerja di gedung sendiri tidak tahu. Dinas Penataan Kota (DPK) belum melakukan audit,” kata Nirwono.

Audit gedung adalah sebuah keharusan. Ini juga merujuk amanat dari Undang- Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7/2010 tentang Bangunan Gedung.

Menurut Nirwono, audit bangunan gedung itu bertujuan untuk melindungi pekerja dan warga sekitar gedung dari bahaya yang terjadi. Artinya, wajib bagi Pemprov DKI, dalam hal ini DPK, untuk menyampaikan hasil audit terhadap kondisi gedung kepada pengelolanya. Apabila pengelola dalam tenggat waktu yang diberikan tetap enggan memperbaiki, DPK sebaiknya segera mengumumkannya ke publik dan mengambil tindakan selanjutnya.

Contoh penerapan kebijakan ini adalah Menara Saidah yang sudah lama dibiarkan terbengkalai. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai terbengkalainya bangunan tak lepas dari lemahnya pengawasan DPK. Ini berakibat banyak bangunan gedung dan ruko dibiarkan terbengkalai.

Selain mengancam warga sekitar, lanjut Yayat, mangkraknya bangunan juga mengindikasikan lemahnya penindakan di saat DKI gencar menertibkan sejumlah kawasan. Padahal, bila dikelola dengan baik, sangat mungkin bangunan itu bisa dimanfaatkan kembali. ”Kalau perlu diambil alih, percantik, lalu sewakan ke swasta agar terawat,” katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil alih gedung mangkrak, termasuk Menara Saidah, jika tak ada kejelasan penanganannya. Kondisi gedung yang tak terawat sangat mengganggu dan membahayakan lingkungan.

”Saidah itu sudah sengketa ramai dan katanya miring. Waktu itu kami undang Dinas Penataan Kota, katanya konstruksinya masih oke. Tapi enggak dimanfaatkan, akhirnya jadi rumah hantu. Kalau masalah gedung seperti itu sebenarnya bisa kita manfaatin,” ujar Jarot.

Pada Februari lalu Jarot mengakui Pemprov belum pernah mengaudit gedung-gedung yang ada di seluruh Jakarta. Meski demikian, dari pemantauannya langsung dilapangan, setidaknya ada 25 persen bangunan di Jakarta yang masuk kategori tak aman. Total gedung tinggi di seluruh wilayah Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 700 hingga 900 bangunan.

Anggota Komisi DDPRD DKI Jakarta Rikardo berjanji segera memanggil DPK untuk meminta penjelasan kondisi gedung-gedung di Jakarta. Wakil rakyat juga akan mengkritik proses perizinannya. Sebab, diduga banyak bangunan baru di Jakarta yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal). Akibatnya, daerah sekitar gedung kerap mengalami banjir. Kasus seperti itu terjadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, misalnya.

”Selama ini Dinas Penataan Kota hanya menjelaskan rencana-rencana pembangunan. Tapi tidak menjelaskan pemeliharaan dan persyaratan. Saya kemarin lewat Cawang, banjir sampai setengah meter. Dulu sebelum ada gedung baru sekitar situ tidak pernah banjir,” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga meminta agar DPK segera menghancurkan gedung yang tidak dihuni seperti Menara Saidah jika memang tidak bisa menindak pemiliknya. Dia berharap Pemprov DKI tidak bertindak ketika gedung telah runtuh seperti yang terjadi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel). ”DinasPenataanKota kan punya arsip. Dilihat lagi saja, mana gedung yang sudah tua. Cek ke lapangan dan segera ambil tindakan bila hasilnya membahayakan,” ujar Rikardo.

Bahayakan Warga

Dari pantauan di Menara Saidah Jalan MT Haryono, kesan tak terawat nyaris tak terlihat jika diamati dari jauh. Namun bila memasuki pagar, kesan horor dan mencekam sungguh terasa berada di gedung berlantai 30 tersebut. Dari dalam menara berarsitektur Romawi ini terlihat mengkhawatirkan.

Kondisi gedung yang miring terlihat jelas, lampu-lampu gedung sudah tak berfungsi, rerumputan maupun tanaman liar setinggi 1 meter lebih banyak terdapat di halaman dan lahan parkir. Aspal jalan menuju menara juga sudah banyak yang pecah. Taman-taman tak terawat. Tembok gedung yang dilapisi marmer terlihat kusam dan beberapa di antaranya berlubang.

Tak adanya penerangan dari dalam gedung membuat suasana gedung tampak mencekam. Penerangan hanya terlihat dari lampu-lampu senter yang berasal dari milik penjaga. Sementara lampu yang ada di gedung, sudah banyak hilang. ”Sudah lama hilangnya, saya juga tidak tahu.

Saya cuma berjaga di sini,” tutur Rizki, 36, penjaga Menara Saidah.. Seorang warga sekitar, Yanto, 36, mengaku tidak ingat pasti kapan gedung itu tak beroperasi. ”Mungkin sejak 2007-an, kalau enggak salah,” tuturnya. Meski demikian, dulu gedung ini cukup ramai aktivitas. Bahkan pada periode 1990-an hingga awal 2000-an gedung ini sempat menjadi ”markas” bagai jamaah yang hendak berhaji dari Jakarta.

Selain Menara Saidah, gedung tak terawat juga ada di kawasan Jalan Gili Sampeng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di kawasan itu tercatat dua gedung dengan 20 lantai milik pengembang apartemen Centro Kemanggisan tak terawat. ”Sudah hampir tiga tahunan,” tutur Razi, 65, salah satu pedagang kelontong kawasan itu. Bangunan itu kesannya juga sangat mengkhawatirkan.

Tanaman liar memenuhi seisi bangunan dengan tinggi nyaris 2 meter. Beberapa material bangunan seperti pasir, batako, hingga fondasi ruangan terlihat ditaruh seadanya. Belum ada pemasangan listrik, namun kondisi bangunan retak nyaris terlihat di beberapa tembok.

Sementara di atas bangunan, besi-besi balkon terlihat miring dan sewaktu waktu dapat jatuh membahayakan penjaga yang sesekali melakukan patroli. Komandan regu penjaga gedung itu, Dedi, 40, mengatakan hampir setahun terakhir dia bersama 12 orang bekerja menjaga keamanan kawasan itu.

”Kami memastikan kawasan itu aman,” tuturnya. Reni, 48, warga sekitar, menyayangkan tak dilanjutkannya pembangunan apartemen tersebut karena bangunan yang sudah ada sekarang terancam roboh dan menimpa rumahnya yang hanya dibatasi tembok. Beberapa bangunan rusunawa di Tambora, rusunawa di Kompleks Kebersihan, dan rusunawa di Muara Baru juga tampak tak terawat.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Gedung Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Budi Widianto memastikan tidak ada gedung di Jakarta yang rawan roboh, terkecuali terkena bencana alam yang begitu besar. Sebab, kata Budi, selama bangunan itu sudah berdiri di atas delapan lantai, konstruksinya sudah cukup memenuhi syarat. Ini juga berlaku pada gedung-gedung yang tak lagi dipakai.

”Menara Saidah itu sudah ad akajiannya. Kemungkinan roboh gedung di Jakarta itu kecil,” kata Budi di kantor Dinas Penataan Kota DKI Jakarta kemarin. Budi menjelaskan, untuk mengawasi gedung di Jakarta, dinasnya berpatokan pada lima tahun masa berlakunya sertifikat layak fungsi (SLF).

Artinya, setiap kali SLF gedung habis, Dinas Penataan Kota akan mengecek dan merekomendasikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pihak yang mengeluarkan STF. Setiap tahun ada 50-60 gedung yang masa berlaku habis STF-nya dan telah diperpanjang. Sejauh ini, kata dia, dalam pengawasan setiap kali STF diperpanjang, tidak ada satu pun yang tidak layak fungsi.

”Meskipun gedung itu berusia 20 tahun atau mengalami penurunan muka tanah, tetap masih layak,” jaminnya. Terkait gedung mangkrak atau terbengkalai, Budi mengakui tidak memiliki jumlah pastinya lantaran DPK sendiri baru dibentuk pada 2015. Sementara itu, sejak diruntuhkan pada Jumat (14/10) Gedung Bank Panin di Bintaro, Sektor 7, Kota Tangsel, belum juga roboh hingga kemarin.

Pihak kontraktor, PT Wahana Infonusa, akan kembali menimbun pasir di atas gedung tersebut menjadi 400 ton. ”Hingga saat ini sudah ada 180 ton di atas sana, kami akan membebaninya hingga 400 ton,” ujar Ari Yudhanto, Project Manager PT Wahana Infonusa yang ditunjuk Bank Panin sebagai perusahaan yang melakukan peruntuhan gedung tersebut.

Peruntuhan gedung itu menggunakan metode dinamis. Artinya, selain membebani dengan pasir, akan digunakan juga penarik beton yang ada di bagian paling atas gedung

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini