Image

Ratusan Gedung di Jakarta Masuk Kategori Tidak Aman

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 18 Oktober 2016, 15:04 WIB
https img okeinfo net content 2016 10 18 470 1517822 ratusan gedung di jakarta masuk kategori tidak aman cfgAZ6AetW jpg (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA – Para pekerja yang beraktivitas di gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta patut waspada. Saat ini diperkirakan ada seratus lebih gedung perkantoran di Ibu Kota yang masuk kategori berbahaya.

Lemahnya pengawasan dan tidak adanya audit gedung secara berkala oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini membuat tingkat keamanan sejumlah bangunan tersebut rendah. Selain faktor minimnya keamanan teknis seperti peralatan antisipasi kebakaran, banjir, dan gempa bumi, beberapa gedung di wilayah Jakarta Utara diperkirakan mengalami penurunan muka tanah sekitar 9 cm per tahun.

Beberapa gedung tinggi yang mangkrak seperti Menara Saidah di Jalan MT Haryono dan apartemen di Kemanggisan, Jakarta Barat, juga menambah lemahnya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap warga sekitar. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, NirwonoJoga, mendesakPemprov DKI Jakarta mengaudit seluruh gedung yang ada saat ini. Gedung di kawasan Sudirman- Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, dan Kuningan rata-rata berusia lebih dari 20 tahun.

”Bahaya atau tidak itu harus di audit dulu. Sampai saat ini sebagian besar pekerja di gedung sendiri tidak tahu. Dinas Penataan Kota (DPK) belum melakukan audit,” kata Nirwono.

Audit gedung adalah sebuah keharusan. Ini juga merujuk amanat dari Undang- Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7/2010 tentang Bangunan Gedung.

Menurut Nirwono, audit bangunan gedung itu bertujuan untuk melindungi pekerja dan warga sekitar gedung dari bahaya yang terjadi. Artinya, wajib bagi Pemprov DKI, dalam hal ini DPK, untuk menyampaikan hasil audit terhadap kondisi gedung kepada pengelolanya. Apabila pengelola dalam tenggat waktu yang diberikan tetap enggan memperbaiki, DPK sebaiknya segera mengumumkannya ke publik dan mengambil tindakan selanjutnya.

Contoh penerapan kebijakan ini adalah Menara Saidah yang sudah lama dibiarkan terbengkalai. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai terbengkalainya bangunan tak lepas dari lemahnya pengawasan DPK. Ini berakibat banyak bangunan gedung dan ruko dibiarkan terbengkalai.

Selain mengancam warga sekitar, lanjut Yayat, mangkraknya bangunan juga mengindikasikan lemahnya penindakan di saat DKI gencar menertibkan sejumlah kawasan. Padahal, bila dikelola dengan baik, sangat mungkin bangunan itu bisa dimanfaatkan kembali. ”Kalau perlu diambil alih, percantik, lalu sewakan ke swasta agar terawat,” katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil alih gedung mangkrak, termasuk Menara Saidah, jika tak ada kejelasan penanganannya. Kondisi gedung yang tak terawat sangat mengganggu dan membahayakan lingkungan.

”Saidah itu sudah sengketa ramai dan katanya miring. Waktu itu kami undang Dinas Penataan Kota, katanya konstruksinya masih oke. Tapi enggak dimanfaatkan, akhirnya jadi rumah hantu. Kalau masalah gedung seperti itu sebenarnya bisa kita manfaatin,” ujar Jarot.

Pada Februari lalu Jarot mengakui Pemprov belum pernah mengaudit gedung-gedung yang ada di seluruh Jakarta. Meski demikian, dari pemantauannya langsung dilapangan, setidaknya ada 25 persen bangunan di Jakarta yang masuk kategori tak aman. Total gedung tinggi di seluruh wilayah Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 700 hingga 900 bangunan.

Anggota Komisi DDPRD DKI Jakarta Rikardo berjanji segera memanggil DPK untuk meminta penjelasan kondisi gedung-gedung di Jakarta. Wakil rakyat juga akan mengkritik proses perizinannya. Sebab, diduga banyak bangunan baru di Jakarta yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal). Akibatnya, daerah sekitar gedung kerap mengalami banjir. Kasus seperti itu terjadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, misalnya.

”Selama ini Dinas Penataan Kota hanya menjelaskan rencana-rencana pembangunan. Tapi tidak menjelaskan pemeliharaan dan persyaratan. Saya kemarin lewat Cawang, banjir sampai setengah meter. Dulu sebelum ada gedung baru sekitar situ tidak pernah banjir,” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga meminta agar DPK segera menghancurkan gedung yang tidak dihuni seperti Menara Saidah jika memang tidak bisa menindak pemiliknya. Dia berharap Pemprov DKI tidak bertindak ketika gedung telah runtuh seperti yang terjadi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel). ”DinasPenataanKota kan punya arsip. Dilihat lagi saja, mana gedung yang sudah tua. Cek ke lapangan dan segera ambil tindakan bila hasilnya membahayakan,” ujar Rikardo.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini