TOP OF THE WEEK: PNS Bakal Dimutasi hingga 'Warung Kocok'
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan mulai meretribusi atau mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anggaran belanja pegawainya lebih dari 50% dari yang telah ditetapkan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, warung kocok menjadi daya tarik tersendiri saat menggunakan jalur darat. Namun, dirinya tidak menjelaskan apa itu warung kocok yang bisa disinggahi saat melakukan aktivitas transportasi di darat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia masih menjadi negara yang aman untuk berinvestasi, meskipun belakangan ini beredar isu mengenai gerakan penarikan uang besar-besaran atau rush money.
Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya
2017, Pemerintah Mutasi PNS di 58 Daerah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan mulai meretribusi atau mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anggaran belanja pegawainya lebih dari 50% dari yang telah ditetapkan.
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan memulai rotasi PNS tersebut pada awal tahun depan. "Baru bisa 2017 karena kajiannya belum selesai, data-datanya," kata Asman di Komplek Istana, Jakarta.
Saat ini, kata Abnur, Kementerian PANRB masih melakukan pendataan secara online wilayah mana saja yang kedapatan belanja pegawainya telah melebihi batas yang ditentukan, setelah itu akan disinkronisasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga pemerintah daerah.
"Jadi data online antara data kepegawaian masing-masing K/L dengan BKN, juga dengan Taspen. Kita fokus ke situ dulu, biar nanti datanya betul-betul rapi," tambahnya.
Mengenai payung hukumnya, Asman berharap hanya bisa berupa Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Pemerintah (PP). Namun, hal tersebut masih dikonsepkan oleh pemerintah.
"Jadi sekarang ini kita fokus ke data IT nya dulu aja," tandasnya.
Diketahui, Kementerian PANRB telah mendapati 58 daerah kabupaten/kota se-Indonesia yang jumlah anggaran belanja pegawainya melebihi 50% atau masuk ke dalam zona merah mengenai beban anggaran.
Kementerian PAN-RB memastikan 58 kabupaten/kota dipastikan anggaran belanjanya telah mencapai 60% sampai 70% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun, PNS di 58 daerah ini nantinya akan dimutasi ke daerah-daerah yang anggaran belanja pegawainya masih dalam zona hijau.
Jalur Darat Jadi Primadona, Menhub: Itu Karena 'Warung Kocok'
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, warung kocok menjadi daya tarik tersendiri saat menggunakan jalur darat. Namun, dirinya tidak menjelaskan apa itu warung kocok yang bisa disinggahi saat melakukan aktivitas transportasi di darat.
"Sekjen saya termasuk pengamat yang baik, kalau dijalan banyak warung kocok itu yang membuat darat itu menjanjikan. Kalau ke warung kocok keliatan maco. Itulah yang terjadi," ungkap Budi Budi dalam acara "Memangkas Biaya Logistik dan Mendukung Pariwisata dengan Feri Jarak Jauh", di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta.
Di samping itu, Budi mengakui bahwa jalur darat memang memiliki banyak kelebihan dibandingkan jalur lainya seperti laut dan udara. Berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan menggunakan rute Jakarta-Surabaya, hasilnya darat lebih unggul dibandingkan jalur lainnya.
"Saya mencoba kalkulasi, kalau dari Jakarta menuju Surabaya diperbandingkan antara menggunakan Roro dengan Darat, memang angkutan darat menguntungkan. Karena waktu lebih pendek, biaya cost laut mahal,"ucapnya.
Sebelumnya, Budi Karya mengungkap adanya ego sektoral antara NTB dan NTT terkait koordinasi pelayaran. Menurutnya, ego sektoral ini menjadi penghambat aktivitas Tol Laut berjalan maksimal.
Masing-masing provinsi tersebut menginginkan daerah atau kabupatennya disinggahi kapal. Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena tidak ekonomis.
Jokowi Pastikan Tidak Ada Aksi Rush Money
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia masih menjadi negara yang aman untuk berinvestasi, meskipun belakangan ini beredar isu mengenai gerakan penarikan uang besar-besaran atau rush money.
Pemicu aksi tersebut adalah rencana demo yang akan dilakukan para ormas untuk mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Enggak ada. Sudah disampaikan Kapolri memberikan jaminan keamanan. Enggak ada apa-apa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini telah melakukan pengecekan langsung ke pusat perbelanjaan yang masih ramai dikunjungi. "Kamu jangan ikut memanas-manaskan. Situasi di pasar ramai, di mal juga ramai. Situasi di jalan juga masih macet, jadi enggak ada," tambahnya.
Pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi contoh pemerintah membahas masalah bangsa, baik politik maupun ekonomi.
Diketahui, isu rush money berkembang di media sosial bersamaan dengan rencana aksi lanjutan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aksi tersebut awalnya akan dilakukan pada 25 November 2016, namun diundur menjadi 2 Desember.
(Raisa Adila)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
