Asing Boleh Kelola Pulau RI

Ia menganalogikan hal tersebut layaknya restoran yang bisa diberi nama sesuai dengan keinginan pengelolanya. “Apalah sebuah nama, yang penting registered (terdaftar) punya Indonesia, dicap Kementerian Dalam Negeri dan mengikuti aturan Indonesia,” ujarnya. Di sisi lain, dia melihat langkah tersebut strategis untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pasalnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian serta menyerap tenaga kerja dengan cepat.

Harapannya, pada 2019 kunjungan wisatawan mancanegara bisa tumbuh menjadi 20 juta orang per tahun. Sejumlah anggota Komisi I DPR yang dimintai konfirmasi tidak mempersoalkan rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan pulau kepada asing. Andreas H Pareira, misalnya, menyebut keinginan pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman terkait dengan kemungkinan adanya pulau yang dikelola oleh Jepang tidak masalah sepanjang itu dilakukan dengan G to G .

Yang terpenting, itu dilakukan dengan pertimbangan investasi yang bisa menggerakkan ekonomi di pulau tersebut. “Jadi prinsipnya kalau ada tawaran seperti itu, perlu dibicarakansecara Gto G . Hal yang perlu ditegaskan, tentu kepemilikan atas pulau itu tidak bisa diganggu gugat, tetap menjadi bagian dari Indonesia. Itu tidak masalah,” kata Andreas. Anggota Fraksi PDIP itu menyadari rencana pemerintah memberi kesempatan kepada asing untuk mengelola pulau sensitif.

Salah satu isu yang bisa muncul adalah seolah- olah pemerintah menjual pulau. “Sebenarnya kan tidak mungkin juga ada penjualan pulau dan memang itu tidak bisa. Tapi di era sekarang, kalau tidak dikelola secara benar informasinya dan kerja samanya tidak dipahami secara jelas oleh publik, maka yang terjadi adalah munculnya isu-isu negatif,” ujarnya.

Andreas melihat adanya hal wajar ketika Jepang punya ketertarikan untuk berinvestasi di salah satu pulau di Indonesia, khususnya di Morotai. Sebab di situ Jepang memang punya sejarah panjang. Oleh karena itu, pemerintah bisa menyikapi tawaran itu dengan mengambil peluang meningkatkan investasi. “Bisa saja ada kontrak kerja sama. Tapi melalui kerja sama antarnegara dan tentu yang saling menguntungkan,” ujarnya.