Kesenjangan Ekonomi jadi Tanggung Jawab Pusat dan Daerah
Misalnya Kalimantan, lima sampai sepuluh tahun lagi akan mengarah menjadi wilayah tujuan investasi. Investor akan mengarah ke wilayah di mana sumber daya alam tersedia.
"Tapi yang kita hindari adalah tenaga kerja kelas tinggi yang datang dari luar Kalimantan. Makanya kami sedang menyiapkan Institut Teknologi Kalimantan, untuk menyiapkan SDM kelas menengah atas yang jadi inovator daerah," ujar Arifin.
Kendati demikian, rencana tersebut tentunya membutuhkan dukungan kerja sama dari pemda agar investasi mudah masuk. Dibutuhkan pula dukungan anggaran dari pusat dan provinsi, serta stabilitas politik dan keamanan. Inovasi yang dibutuhkan tidak hanya sebatas teknologi, namun juga kearifan lokal misalnya APBD tepat waktu dan pelayanan terjangkau di setiap wilayah.
"Kita sudah identifikasi masing-masing wilayah potensi ekonominya apa. Misalnya Bali pariwisata, ya disitulah kami fokuskan. Kawasan NTT berbasis peternakan, Kalimantan perkebunan dan pertambangan. Jadi kita upayakan yang penting ada nilai tambah dari proses tersebut," kata Arifin.
Maka dari itu, Bappenas mendorong kepala derah terus melakukan inovasi dalam kebijakan publik, terutama dalam kebijakan ekonomi daerah. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam konteks desentralisasi, pemerintah sudah melakukannya, baik dari sisi politik, administrasi, maupun fiskal.
Namun dari sisi desentralisasi ekonomi masih belum dirasakan. "Tak banyak daerah yang memiliki kebijakan ekonominya sendiri. Kebanyakan hanya ikuti daerah lain atau kebijakan pusat," ujarnya.
