AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku akan membangun 3.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat di daerah itu dalam tahun 2017.
"Kami sedang melakukan verifikasi data rumah warga yang akan dibangun sehingga tidak terjadi kesalahan saat penyaluran bantuan," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Kasrul Selang di Ambon, Jumat (10/3/2017).
Dia mengakui bantuan pembangunan ribuan rumah tersebut difokuskan untuk sembilan dari 11 kabupaten-kota yang ada di Maluku yakni Kota Ambon dan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat (MTB), Pulau Buru dan Buru Selatan.
"Khusus untuk kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru program ini belum bisa dilakukan mengingat keterbatasan anggaran, di samping tingginya harga bahan bangunan rumah di dua kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste tersebut," ujar Kasrul.
Dia mengakui pendataan rumah yang akan dibantu pembangunannya melibatkan Dinas Pekerjaan umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masing-masing kabupaten/kota, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain pembangunan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, pihaknya juga akan mengalokasikan anggaran pemberdayaan bagi keluarga dan masyarakat kurang mampu.