Tak Ingin Minimarket Lindas Pasar Tradisional, Menko Darmin: Kita Terbitkan dengan Aturan!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Selasa 30 Mei 2017 12:49 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 30 320 1703128 tak-ingin-minimarket-lindas-pasar-tradisional-menko-darmin-kita-terbitkan-dengan-aturan-tkEsL4iDmp.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kehadiran minimarket telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Hanya saja, kehadiran minimarket ini turut menjadi ancaman bagi para pedagang tradisional.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, minimarket ini perlu menjalin kerjasama dengan masyarakat atau pengusaha kecil di sekitar minimarket tersebut. Dengan begitu, maka kehadiran minimarket tidak menjadi ancaman bagi pedagang kecil.

"Lalu ada yang namanya minimarket. Hebat sekali kita tidak boleh menghambat karena perkembangannya mengejutkan, tidak ada negara lain seperti itu di dunia. Tapi kita perlu rambu-rambu. Makanya dia perlu kerjasama dengan dunia usaha itu sendiri," kata Darmin di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Untuk itu, pemerintah nantinya akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur hal ini. Namun, Perpres ini tak bertujuan untuk menghambat perkembangan minimarket.

"Kita sedang bikin perpresnya sebetulnya, aturannya. Walaupun kita tidak ingin juga menghambat perkembangannya," tuturnya.

Diharapkan, nantinya pengusaha minimarket tidak melakukan monopoli pasar. Dengan begitu, maka persaingan usaha dapat dilakukan secara sehat.

"Kita hitung berapa persen sekarang pasar modern dibandingkan totalnya. Kayaknya angkanya 65% punya mereka sendiri, 35% punya orang independent. Jadi kami menghubungi mereka, mau investasi, minta urusi tempatnya, masuk di dalam jaringan mereka. Semacam franchise. Itu kita akan bikin aturan itu, jadi jangan lagi dilampaui," jelasnya.

Dalam Perpres ini, pemerintah juga akan mengatur tentang batasan penjualan produk minimarket. Aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan bagi kalangan UMKM untuk memasarkan produknya.

"Yang kedua, ada banyak sebenarnya. Ada lagi batasan mengenai berapa persen profuk yang mereka jual punya mereka sendiri. Supaya UKM, industri yang lain punya kesempatan jual produknya di situ. Walau UKM lain masih harus dibantu lagi untuk soal standarisasi, BPOM dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya saya boleh kesempatan tidak sekadar abstrak. Memang harus dibantu juga," jelasnya.

Belum diketahui kapan aturan ini akan terbit. Saat ini, aturan ini masih dirampungkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Itu sedang diproses Mendag. Saya enggak tahu berapa lama, mungkin, enggak tahu saya. Enggak lama. Udah jalan itu prosesnya," tutupnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini