Share

Isi Ulang E-money Kena Biaya, Berapa Besarannya?

Dedy Afrianto, Okezone · Senin 12 Juni 2017 13:16 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 12 320 1713781 isi-ulang-e-money-kena-biaya-berapa-besarannya-ouhMb6qcNc.jpg Sumber Foto: Bank Indonesia

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan mengizinkan perbankan untuk memungut biaya setiap kali top up atau isi ulang uang elektronik atau e-money. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan target pemerintah untuk menghapuskan pembayaran tol dengan sistem manual pada tahun ini.

Program ini termasuk dalam national payment gateway (NPG) yang aturannya akan segera diterbitkan oleh Bank Indonesia. Aturan ini akan terbit dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam waktu dekat.

"PBI belum. Sebelum akhir Juni, jadi harusnya masih sama di bulan ini, yang mau kami sampaikan, sebelum akhir Juni akan kami keluarkan peraturan Bank Indonesia perihal NPG. Sehingga nanti sudah bisa terjadi environtment interoperate dan interconnected untuk ATM dan kartu debit. Kita selanjutnya akan mengarah kepada interconnected dan interoperated dari uang elektronik," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Untuk besaran biaya bagi pengisian ulang e-money, terdapat beberapa opsi yang diharapkan oleh perbankan. Namun, Bank Indonesia hingga saat ini masih belum tetapkan besaran biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat.

Kendati demikian, Agus memastikan bahwa fee yang akan dikenakan tidaklah dalam jumlah besar. Hal ini perlu dipertegas agar tidak membebani masyarakat.

"No no. Belum ditentukan. Fee hanya kecil, yang penting bank bisa menambah fasilitas menawarkan fasilitas top up bagi calon konsumennya. Tapi harga belum. Nanti yang menetapkan adalah BI," ujarnya.

Program ini nantinya akan diterapkan agar bank dapat memiliki modal yang cukup dalam menyediakan layanan e-money. Hanya saja, sama halnya dengan integrasi program pada layanan tol berbasis elektronik, program ini juga akan diterapkan secara bertahap bagi para perbankan.

"Mungkin akan dimulai dengan jalan tol. Tetapi jalan tol tahapannya masih supaya semua ruas-ruas tol itu bisa 100% menggunakan transaksi nontunai, dan itu ditargetkan Oktober 2017. Setelah itu, kami upayakan supaya tercipta adanya interconnected dan interoperated. Sehingga tidak perlu ada beragam kartu semua bisa melalui satu NPG untuk uang elektronik," tuturnya.

Bank Indonesia nantinya juga akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian kerjasama ini sendiri telah disepakati beberapa waktu lalu di Kantor Pusat BI.

"Nanti kami akan kerja sama dengan kementerian PU. PU akan mengatur tentang kewajiban bagi operator jalan tol untuk 100% menggunakan nontunai, dari BI akan mengarahkan perbankan untuk mendukung transaksi nontunai di jalan tol khususnya uang elektronik di pintu tol, dan kemudian memberikan kesempatan ke perbankan untuk memperoleh tambahan fee kalau untuk top up. Tetapi bank harus menyediakan fasilitas top up yang luas di seluruh lingkungan sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk isi ulang untuk pembayaran  jalan tol," tutupnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini