Panggil Sri Mulyani, Menko Darmin Bahas Implementasi Paket Kebijakan Jilid XV
"Ya nanti tata niaganya termasuk di dalamnya," tuturnya.
Seperti diketahui, Paket kebijakan jilid XV dengan fokus kebijakan pada sektor logistik telah diluncurkan oleh pemerintah pada 15 Juni 2017 lalu. Paket kebijakan ini sendiri diterbitkan dengan latar belakang tingginya biaya logistik di Indonesia. Melalui paket kebijakan ini, pemerintah pun berencana memberikan kemudahan berusaha pada pengusaha sektor logistik.
Terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam paket kebijakan ini. Di antara adalah dengan memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, Marine Insurance, dan pemeliharaan kapal nasional. Pemerintah juga berharap paket kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik serta memperkuat Kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW).
Pemerintah pun telah menetapkan beberapa sasaran kebijakan. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan membuka peluang pelayaran nasional melayani angkutan ekspor impor sekitar USD600 juta per tahun, investasi perkapalan sekitar 70-100 unit kapal baru senilai USD700 Juta, asuransi angkutan sebesar 1%-2%, pinjaman perbankan dalam negeri sebesar USD560 juta, dan kesempatan kerja baru sebanyak 2.000 pelaut.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan daya saing galangan kapal dalam negeri dengan memberikan insentif 0% Bea Masuk impor 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut, termasuk menjaga keberlangsungan hidup 1.800 Perusahaan Pelayaran.
