Gantikan Rini Soemarno, Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Rp2,3 Triliun
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sri Mulyani hadir untuk pembahasan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2017 Kementerian BUMN.
Raker dimulai pukul 11.45 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta. Dalam rapat kali ini, Menkeu mengajukan efisiensi anggaran belanja barang di Kementerian BUMN.
Selain itu, Menkeu juga meminta persetujuan penambahan anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai sekira Rp2,379 triliun. Adapun usulan anggaran diminta untuk PMN yang akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan untuk PT Djakarta Lloyd (Persero).
"Dalam RAPBNP 2017 kami minta persetujuan anggaran untuk PMN tunai kepada PT KAI Rp2 triliun dan PMN nontunai ke PT Djakarta Lloyd Rp379,3 miliar," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Selain itu, Menkeu menjelaskan meminta persetujuan setelah sebelumnya pada 12 Juli 2017, Badan Anggaran telah membahas dengan pemerintah dalam agenda asumsi dasar APBN-P 2017. Pembahasan juga melihat porsi pendapatan, defisit, dan postur pembiayaan RAPBN-P 2017.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan pihaknya menolak penambahan anggaran berupa PMN. Sebab, hal tersebut dianggap tidak efisien dan diberikan kepada KAI untuk membiayai LRT yang hanya berada di Jabodebek.
"Tidak setuju penambahan PMN untuk LRT karena menurut saya tidak efisien. PMN kita harusnya bisa untuk daerah lain dan Rp5 triliun dipindahkan ke Jabodebek kami tidak setuju. Tidak setuju PMN untuk LRT," tegasnya.
Dalam perdebatan ini, pimpinan rapat mengatakan bahwa masalah PMN tidak cukup waktu untuk dibahas saat ini. Sehingga, pemerintah akan memberikan waktu secara khusus untuk membahas hal tersebut tersendiri, paling lambat minggu depan.
"Kita putuskan bahwa pembahasan tambah anggaran untuk PMN akan dilakukan tersendiri minggu depan. Kalau semua setuju saya akan ketok palu," ungkap pimpinan yang disetujui oleh anggota dan disertai ketok palu.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
