Image

Gawat! Penduduk Miskin Bertambah, Ketimpangan Masih Lebar

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2017, 10:13 WIB
https img o okeinfo net content 2017 07 18 20 1738713 gawat penduduk miskin bertambah ketimpangan masih lebar PUvhVzP8mU jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah harus bekerja keras untuk menekan jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2007 justru bertambah 6.900 orang, meski secara persentase turun 0,06%.


Adapun indeks gini yang menunjukkan ketimpangan penduduk pada Maret 2017 relatif stagnan atau hanya turun 0,001 poin menjadi 0,393 dibandingkan posisi September 2016 di level 0,394. Secara lebih rinci, jumlah penduduk miskin per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau setara 10,64% atau relatif stagnan dibanding posisi September 2016 sebanyak 27,76 juta orang atau 10,70% dari total jumlah penduduk.

Perbedaan antara jumlah dan persentase yang berkebalikan itu terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk dalam enam bulan terakhir. “Penurunan (persentase tingkat kemiskinan) selama September ke Maret memang relatif lebih lambat dibanding periode-periode sebelumnya,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, kemarin. Dia juga menyebut adanya disparitas penduduk miskin yang tinggal di kota dan desa.

Di kota, penduduk miskin sebesar 7,73%, sementara di desa mencapai 13,93% dari jumlah penduduk. Untuk itu, menurutnya perlu upaya untuk mengurangi kemiskinan di desa-desa. “Di perdesaan misalnya, 51% penduduk miskinnya bekerja di sektor pertanian. Kita harus menyejahterakan petani dan upah buruh taninya. Perluasan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) menjadi penting, supaya mereka punya modal bergerak ke depan lebih maju lagi,” imbuhnya.

Dari sisi wilayah, jumlah penduduk paling banyak berada di Pulau Jawa yaitu 14,79 juta orang, diikuti oleh Sumatera 6,23 juta, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara 2,12 juta, Maluku dan Papua 1,52 juta, serta Kalimantan 0,99 juta. Suhariyanto menuturkan, komoditas makanan yang menyumbang 73,31% terhadap total pengeluaran penduduk miskin sebetulnya mengalami penurunan harga.

Beberapa komoditas yang sering dikonsumsi oleh masyarakat miskin di antaranya beras turun 0,11%, daging ayam ras turun 3,98%, telur turun 3,6%, gula turun 5,06%, dan terigu turun 0,7%. Selain itu, dia juga menyoroti tingkat kemiskinan yang semakin parah yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,74 menjadi 1,83, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 0,44 menjadi 0,48.

Senada, indeks gini yang menunjukkan ketimpangan penduduk pada Maret 2017 juga relatif stagnan atau hanya turun 0,001 poin sebesar 0,393 dibandingkan posisi September 2016 yang berada di level 0,394. Menurut Suhariyanto, perubahan biasanya baru terlihat setiap tiga tahun sekali. BPS juga mencatat ketimpangan di kota lebih parah dibanding desa. Per Maret, indeks gini di kota mencapai 0,407 poin atau lebih tinggi daripada ketimpangan rata-rata.

Adapun ketimpangan di desa sebesar 0,320 poin atau lebih rendah daripada ketimpangan rata-rata. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah menilai, stagnasi jumlah penduduk miskin pada Maret disebabkan oleh masalah belanja dan upah yang tak seimbang. Kenaikan pengeluaran masyarakat miskin yang besar tidak bisa diimbangi pendapatan yang hanya sedikit meningkat.

“Garis kemiskinan yang disebabkan oleh inflasi naiknya lebih cepat. Jadi kalau rata-rata orang miskin pengeluarannya naik 2%-3%, maka garis kemiskinannya naik 3%,” kata Sairi. BPS memakai metode garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Pada September 2016, garis kemiskinan tercatat Rp361.990 per kapita per bulan, sementara pada Maret 2017 naik 3,45% menjadi Rp374.478 per kapita per bulan. Garis kemiskinan menjadi tolok ukur konsumsi untuk menentukan penduduk tersebut miskin atau tidak.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudisthira menyatakan faktor utama stagnasi angka penurunan ini rasio karena upaya penurunan angka kemiskinan yang belum maksimal. Menurut dia, hal itu terlihat dari daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang lemah. “Penyebabnya, penyesuaian tarif listrik 900 va sejak awal 2017, kemudian inflasi dari komponen listrik memukul daya beli,” tuturnya.

“Selain itu, pada awal 2017, pendistribusian beras sejahtera juga terhambat sehingga konsumsi masyarakat miskin rendah,” kata dia. Angka ketimpangan dan kemiskinan yang stagnan membuat pemerintah bekerja keras untuk memenuhi target yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Untuk diketahui, angka ketimpangan dan kemiskinan tahun ini ditargetkan turun masing-masing menjadi 0,390 poin dan 10,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui upaya untuk menurunkan angka kemiskinan makin sulit dari waktu ke waktu, termasuk menekan angka kemiskinan di bawah 10%. Namun, dia berpendapat stagnasi kemiskinan itu terjadi bukan karena problem struktural, melainkan persoalan harga.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini