Tolak Tuduhan Oplos, Tiga Pilar Jelaskan soal Standar Premium
JAKARTA - PT Indo Beras Unggul selaku entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menolak dikatakan telah memalsukan kualitas produknya. Pasalnya, ada perbedaan standar pengukuran yang dipakai perusahaan dengan pihak Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam menentukan kategori premium beras.
Direktur Independen Tiga Pilar Sejahtera Food Jo Tjong Seng menjelaskan bahwa perseroan telah memproduksi beras dalam kemasan berlabel dengan deskripsi premium sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI).
Dalam menentukan kategori beras, SNI menggunakan parameter fisik beras. Sedangkan, Satgas Pangan mematok standar premium berdasarkan jenis atau varietasnya.
Pihak Indo Beras Unggul tak mengelak bahwa mereka memproduksi beras IR 64. Namun, dengan kualitas premium sesuai dengan standar SNI berdasarkan visual bukan berdasarkan jenis varietas.
"Deskripsi mutu yang dikeluarkan oleh SNI berdasarkan parameter visual dan fisik bukan pada jenis maupun varietas berasnya. Jadi IR 64 itu bisa beras medium dan beras premium," ujarnya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).
Dia melanjutkan, bahwa pihak perseroan juga tidak membeli beras bersubsidi RASTRA, melainkan membeli gabah dari petani dan beras kecil dan menengah maupun pabrik lokal sekitar perusahaan.
"Ini hal umum yang dilakukan umum pengusaha beras, tidak menggunakan beras RASTRA," tegas dia.
Sekadar informasi, Satgas Pangan Mabes Polri menyegel PT Indo Beras Unggul di Bekasi. Perseroan terbukti melakukan permainan pada produk "Maknyuss" dan "Cap Ayam Jago" dengan menggunakan beras dari jenis varietas padi IR 64 yang merupakan tanaman subsidi pemerintah atau menghasilkan beras medium. Selanjutnya, dijual dengan harga beras premium.
Padahal, harga asli beras subsidi adalah Rp9.000 per kg. Namun, dikemas dan diberi nama beras premium sehingga harganya menjadi Rp20.000 per kg. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang datang bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dari kasus ini Negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah.
(Rizkie Fauzian)
